Hari Pengayoman ke-79 : Mengabdi Untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta - Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti upacara dan syukuran peringatan Hari Pengayoman ke-79 pada 19 Agustus 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham. Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Yasonna menyatakan bahwa perayaan tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa, karena untuk pertama kalinya kita memperingati Hari Pengayoman yang menggantikan perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) yang selama ini kita rayakan.

“Momen ini menandai sebuah era baru perjalanan kita, di mana semangat pengayoman menjadi pusat dari dedikasi untuk selalu hadir, semakin dipercaya dan berkualitas dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat,” ujar Yasonna.

Upacara peringatan Hari Pengayoman tahun ini mengusung tema “Kemenkumham Mengabdi Untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut mengingatkan kepada kita bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang kita lakukan.

“Komitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam setiap tindakan. Pengabdian kepada negeri tercinta melalui tugas mulia ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tegas Yasonna.

Dalam upacara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan mitra kerja Kemenkumham oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Hari ini, kita mempertegas visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bersama, bukan sekadar angan. Kemenkumham berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan,” tambah Yasonna.

Di akhir amanatnya, Yasonna menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, kita akan menciptakan masyarakat yang lebih berperan aktif dalam penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia. Agar masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek hukum yang aktif dalam menciptakan keadilan.

“Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasi selama mendampingi saya dalam menjalankan tugas. Dukungan dan komitmen semua insan pengayoman sangat berarti, dan saya menghargai setiap kontribusi yang telah diberikan kepada saya dan Kemenkumham,” tutupnya pada upacara terakhir yang ia pimpin sebagai Menteri Hukum dan HAM. 

Sebagai informasi, Kemenkumham mendapatkan 2 Rekor Muri meliputi pengadaan webinar pengembangan kompetensi ASN dengan peserta terbanyak dan rajutan jenis terbanyak karya warga binaan pemasyarakatan.(eys/syl)

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Desain Industri, Ujung Tombak Daya Saing Bisnis Furniture

Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.

Senin, 14 Juli 2025

DWP DJKI Gelar Bakti Sosial dan Tadabbur Alam Peringati Tahun Baru Islam 1447 H

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Kamis, 10 Juli 2025

DJKI Targetkan Peningkatan Pemohonan Paten dari Perguruan Tinggi untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.

Kamis, 3 Juli 2025

Selengkapnya