Gedung Kantor Ditutup, DJKI Tetap Bekerja di Mana Saja
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengupayakan produktivitas tetap terjaga meski saat ini sebagian gedung perkantorannya harus ditutup sementara di tengah kondisi penanggulangan virus COVID-19.
Direktur Jenderal Kekayaan IntelektuaI (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pegawai DJKI telah dipersenjatai dengan teknologi yang memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan kapan saja.
“Kita akan cerita tentang Working From Everywhere Anywhere, tidak hanya Working From Home,” ujar Freddy saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Eks Sentra Mulia pada Rabu (12/8).
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, DJKI membuat terobosan sistem aplikasi bernama IPROLINE (Intellectual Property Online). Melalui aplikasi ini, masyarakat akan diindahkan dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) maupun pengajuan pasca permohonan. Aplikasi ini juga memudahkan pegawai DJKI dalam bekerja untuk memproses dan memeriksa dokumen permohonan milik masyarakat.
Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen; Publikasi permohonan; Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri; hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor. Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurut salah satu pemeriksa merek DJKI, Nuraina Bandarsyah bahwa bekerja di rumah merupakan pengalaman baru baginya sebagai pemeriksa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
“Memang bisa ya pemeriksa merek bekerja di rumah?, kan permohonan yang harus dikerjakan banyak sekali, belum lagi kalau ada kendala dengan sistem dan lain-lain,” tanyanya.
Akan tetapi, hal tersebut dapat ditepis oleh DJKI dengan menghadirkan sistem permohonan dan pemeriksaan KI secara online.
“Alhamdulillah sejak Agustus 2019 lalu, DJKI sudah membangun suatu sistem pemeriksaan dan permohonan KI secara online. Jadi target 15 dokumen per hari yang ditetapkan oleh DJKI dapat dicapai, tidak perlu membawa map permohonan ke rumah, karena semuanya sudah serba digital,” ungkap Nuraina.
Selain itu, dikarenakan aplikasi ini sudah serba digital, artinya tidak lagi memerlukan hard copy yang tentunya dapat memangkas pengeluaran masyarakat dan negara.
Dalam waktu dekat, DJKI berencana akan meluncurkan secara resmi aplikasi IPROLINE ini. Kendati demikian, aplikasi ini sebenarnya sudah diterapkan dan digunakan masyarakat, dengan terus dilakukan penyempurnaan.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 jumlah permohonan baru KI secara manual mencapai 27.837 dokumen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah permohonan baru KI secara online yang masuk per akhir Juni berjumlah 54.609 dokumen.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan KI secara online ini memiliki tren yang sangat positif dari masyarakat di mana dalam satu semester tahun 2020 saja, DJKI berhasil menerima lebih banyak jumlah permohonan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, angka permohonan ini sudah dapat dipastikan akan meningkat di akhir tahun 2020.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Direktur Jenderal Kekayaan IntelektuaI (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pegawai DJKI telah dipersenjatai dengan teknologi yang memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan kapan saja.
“Kita akan cerita tentang Working From Everywhere Anywhere, tidak hanya Working From Home,” ujar Freddy saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Eks Sentra Mulia pada Rabu (12/8).
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, DJKI membuat terobosan sistem aplikasi bernama IPROLINE (Intellectual Property Online). Melalui aplikasi ini, masyarakat akan diindahkan dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) maupun pengajuan pasca permohonan. Aplikasi ini juga memudahkan pegawai DJKI dalam bekerja untuk memproses dan memeriksa dokumen permohonan milik masyarakat.
Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen; Publikasi permohonan; Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri; hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor. Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurut salah satu pemeriksa merek DJKI, Nuraina Bandarsyah bahwa bekerja di rumah merupakan pengalaman baru baginya sebagai pemeriksa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
“Memang bisa ya pemeriksa merek bekerja di rumah?, kan permohonan yang harus dikerjakan banyak sekali, belum lagi kalau ada kendala dengan sistem dan lain-lain,” tanyanya.
Akan tetapi, hal tersebut dapat ditepis oleh DJKI dengan menghadirkan sistem permohonan dan pemeriksaan KI secara online.
“Alhamdulillah sejak Agustus 2019 lalu, DJKI sudah membangun suatu sistem pemeriksaan dan permohonan KI secara online. Jadi target 15 dokumen per hari yang ditetapkan oleh DJKI dapat dicapai, tidak perlu membawa map permohonan ke rumah, karena semuanya sudah serba digital,” ungkap Nuraina.
Selain itu, dikarenakan aplikasi ini sudah serba digital, artinya tidak lagi memerlukan hard copy yang tentunya dapat memangkas pengeluaran masyarakat dan negara.
Dalam waktu dekat, DJKI berencana akan meluncurkan secara resmi aplikasi IPROLINE ini. Kendati demikian, aplikasi ini sebenarnya sudah diterapkan dan digunakan masyarakat, dengan terus dilakukan penyempurnaan.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 jumlah permohonan baru KI secara manual mencapai 27.837 dokumen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah permohonan baru KI secara online yang masuk per akhir Juni berjumlah 54.609 dokumen.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan KI secara online ini memiliki tren yang sangat positif dari masyarakat di mana dalam satu semester tahun 2020 saja, DJKI berhasil menerima lebih banyak jumlah permohonan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, angka permohonan ini sudah dapat dipastikan akan meningkat di akhir tahun 2020.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Industri Fashion Tumbuh Dinamis, DJKI Dorong Pelindungan Desain Industri
Pertumbuhan industri mode Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik dan dinamis terbukti dengan banyaknya desainer yang berpartisipasi pada pekan mode dunia, baik dalam bentuk peragaan busana atau pameran. Hal ini disampaikan Fashion Desainer Lenny Agustin dalam Live Instagram Webinar OKE KI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 21 Mei 2025.
Rabu, 21 Mei 2025
DJKI Tegaskan Pentingnya Publikasi Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi dalam proses pemberian paten melalui mekanisme publikasi A. Publikasi tersebut wajib dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Senin, 19 Mei 2025
Tren Pendaftaran Merek di Indonesia: Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Apresiasi Tenant ITC Mangga Dua, Tekankan Pentingnya Daftarkan Merek
Rabu, 21 Mei 2025
Industri Fashion Tumbuh Dinamis, DJKI Dorong Pelindungan Desain Industri
Rabu, 21 Mei 2025
DJKI Sambut Usulan Penetapan UNPAD sebagai Pusat Pendidikan Kekayaan Intelektual
Selasa, 20 Mei 2025
