Dukung Pelindungan Merek dan IG Daerah, DJKI dan BI Lakukan Audiensi

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia menggelar audiensi bersama Bank Indonesia (BI) membahas kerja sama dalam memperkuat pelindungan merek dan Indikasi Geografis (IG) guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di Indonesia. Audiensi tersebut berlangsung di Gedung BI, ruang rapat Bona Fide pada Selasa, 4 Februari 2025. 

Membuka pertemuan tersebut, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon menjelaskan bahwa DJKI memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI). Peran ini sangat penting dalam mendukung inovasi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan daya saing bangsa. Dengan sistem KI yang kuat, Indonesia dapat mendorong kreativitas dan investasi di berbagai sektor industri.

Saat ini DJKI mengelola enam undang-undang (UU) utama yang berkaitan dengan KI. Selain itu, DJKI juga berkomitmen untuk memenuhi standar global dengan menjadi anggota 13 konvensi internasional, termasuk World Trade Organization (WTO) dan World Intellectual Property Organization (WIPO). Keanggotaan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya menyelaraskan regulasi KI dengan praktik terbaik di tingkat global.

Tidak hanya dalam aspek regulasi, DJKI juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut terlihat dari layanan KI yang semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat.

“Di sisi yang sama, kami juga memberikan kemudahan pendaftaran KI bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan berkolaborasi dengan lembaga seperti BI untuk mendukung pembiayaan serta pengembangan produk berbasis KI,” ujar Yasmon.

Selanjutnya, Direktur Merek dan Indikasi Geografis (MIG) Hermansyah Siregar juga menekankan pentingnya pelindungan merek dan IG dalam meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Menurutnya, pelindungan IG sangat vital untuk menjaga reputasi dan kualitas produk serta mencegah penyalahgunaan.

“Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi produk, membuka akses pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk seperti Kopi Gayo dari Indonesia, Champagne dari Prancis, dan Tequila dari Meksiko menunjukkan bagaimana pengakuan IG dapat memperkenalkan produk lokal ke pasar global,” kata Hermansyah.

Program GI Goes To Marketplace juga menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan produk IG Indonesia ke pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mendongkrak harga jual. DJKI berharap BI dapat turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan mendampingi UMKM melalui pelatihan dan seminar.

“Kolaborasi antara DJKI dan BI diharapkan dapat memperkuat pelindungan KI, meningkatkan kesadaran akan pentingnya KI, serta mendukung pengembangan produk berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global,” pungkas Hermansyah. (drs/sas)

 



LIPUTAN TERKAIT

Sinergi Kinerja Program Kekayaan Intelektual, DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkum Bahas Target Kinerja 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu menyampaikan bahwa di tengah pelaksanaan efiensi anggaran di lingkungan pemerintahan, kinerja terbaik harus tetap diberikan dalam mendukung pelindungan kekayaan intelektual (KI) Indonesia.

Selasa, 4 Februari 2025

Pelantikan Pejabat Fungsional di DJKI: Tekankan Pentingnya Kepatuhan pada Nilai ASN Berakhlak

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional analis anggaran ahli madya dan arsiparis ahli muda di lingkungan DJKI pada Senin, 3 Februari 2025, di kantor DJKI, Jakarta. Adapun sejumlah pejabat fungsional yang baru saja dilantik, antara lain Krisman Tarigan sebagai Arsiparis Ahli Muda, Yulianty Shinta Negara sebagai Arsiparis Ahli Muda, dan Rani Nuradi sebagai Analis Anggaran Ahli Madya.

Senin, 3 Februari 2025

DJKI Dukung Sosialisasi KUHP: Perkuat Pemahaman Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjadi narasumber dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 30 Januari 2025. Acara yang berlangsung di Auditorium Muladi, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Banten, ini diselenggarakan secara luring dan daring untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai ketentuan baru dalam KUHP.

Kamis, 30 Januari 2025

Selengkapnya