DJKI, Wamenkumham dan LMKN Bahas Pengelolaan Royalti di Platform Digital
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham RI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), musisi, produser, dan para stakeholder terkait membahas polemik yang terjadi mengenai pengelolaan hak ekonomi dari hak cipta pada hari Senin, 11 Januari 2021 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Sentra Mulia.
Dalam kesempatan ini, DJKI mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh para pencipta musik dan LMKN, khususnya hak ekonomi pemegang hak cipta, aturan di bidang reproduksi karya musik, dan bidang digital.
“Yang kami hadapi di lapangan saat ini adalah transparansi distribusi royalti. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai berapa besaran pengumpulan dan pendistribusian royalti dari para user,” ungkap Waskito, perwakilan Persatuan Artis Musik-Dangdut Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan bahwa salah satu kelemahan yang dialami Indonesia saat ini adalah tidak adanya database sebagai acuan dalam mengumpulkan royalti.
“Pada tahun 2019 DJKI berjanji akan membuat satu database, namun sedikit terkendala karena anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya untuk prioritas penanganan Covid-19 ini,” jelas Freddy.
Selanjutnya, terkait masih adanya celah dalam undang-undang hak cipta yang dirasa belum dapat melindungi dan mengakomodir hak ekonomi khususnya dari para pemilik hak cipta, Freddy mengusulkan dibentuknya suatu tim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hak cipta saat ini yang terdiri dari pemerintah dan stakeholder.
“Nantinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) atau Peraturan Pemerintah (PP),” ungkap Freddy.
“Saya setuju dibentuk tim. Kita mulai menginventarisirnya, bahwa kita harus menyusun regulasinya, tetapi untuk substansinya perlu masukan dari teman-teman. Nanti kita akan melihat permasalahan yang ada untuk di identifikasi semua untung ruginya. Hasilnya nanti harus benar-benar memberikan pelindungan penuh kepada teman-teman pencipta dan produser,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej, Wamenkumham RI.
Pria yang kerap disapa Eddy ini berharap segala sesuatu yang tidak mendapatkan pelindungan hak cipta agar bisa teratasi. Pertemuan ini akan memberikan titik awal untuk menyusun regulasi, menjawab permasalahan yang ada, dan memberikan pelindungan hak cipta kepada stakeholder terkait.
Sementara itu, berdasarkan catatan LMKN perolehan (penerimaan) royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak Rp 22 miliar. Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai Rp 36 miliar. Kemudian pada akhir tahun 2018 pengumpulan royalti musik mencapai hingga mencapai 83% dengan pencapaian nilai pengumpulan royalti hingga mencapai Rp 66 miliar.
Dalam kesempatan ini, DJKI mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh para pencipta musik dan LMKN, khususnya hak ekonomi pemegang hak cipta, aturan di bidang reproduksi karya musik, dan bidang digital.
“Yang kami hadapi di lapangan saat ini adalah transparansi distribusi royalti. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai berapa besaran pengumpulan dan pendistribusian royalti dari para user,” ungkap Waskito, perwakilan Persatuan Artis Musik-Dangdut Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan bahwa salah satu kelemahan yang dialami Indonesia saat ini adalah tidak adanya database sebagai acuan dalam mengumpulkan royalti.
“Pada tahun 2019 DJKI berjanji akan membuat satu database, namun sedikit terkendala karena anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya untuk prioritas penanganan Covid-19 ini,” jelas Freddy.
Selanjutnya, terkait masih adanya celah dalam undang-undang hak cipta yang dirasa belum dapat melindungi dan mengakomodir hak ekonomi khususnya dari para pemilik hak cipta, Freddy mengusulkan dibentuknya suatu tim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hak cipta saat ini yang terdiri dari pemerintah dan stakeholder.
“Nantinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) atau Peraturan Pemerintah (PP),” ungkap Freddy.
“Saya setuju dibentuk tim. Kita mulai menginventarisirnya, bahwa kita harus menyusun regulasinya, tetapi untuk substansinya perlu masukan dari teman-teman. Nanti kita akan melihat permasalahan yang ada untuk di identifikasi semua untung ruginya. Hasilnya nanti harus benar-benar memberikan pelindungan penuh kepada teman-teman pencipta dan produser,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej, Wamenkumham RI.
Pria yang kerap disapa Eddy ini berharap segala sesuatu yang tidak mendapatkan pelindungan hak cipta agar bisa teratasi. Pertemuan ini akan memberikan titik awal untuk menyusun regulasi, menjawab permasalahan yang ada, dan memberikan pelindungan hak cipta kepada stakeholder terkait.
Sementara itu, berdasarkan catatan LMKN perolehan (penerimaan) royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak Rp 22 miliar. Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai Rp 36 miliar. Kemudian pada akhir tahun 2018 pengumpulan royalti musik mencapai hingga mencapai 83% dengan pencapaian nilai pengumpulan royalti hingga mencapai Rp 66 miliar.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
