Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Kegiatan Konsinyasi Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan di Grand Sunshine Resort and Convention, Bandung, pada 28 November s.d. 1 Desember 2024.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis akrual, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam sambutannya, Sekretaris DJKI Andrieansjah menegaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual demi mewujudkan laporan yang baik.
"Laporan yang disusun dengan baik akan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab," kata Andrieansjah.
Andrieansjah juga mengapresiasi keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk DJKI, dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak 2019. Hal ini menunjukkan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi, disajikan secara wajar, dan informatif.
Selanjutnya, Andrieansjah juga menyoroti pentingnya pengelolaan siklus akuntansi utama, seperti kas, barang milik negara (BMN), belanja, dan penyesuaian akhir periode pelaporan, agar laporan keuangan dapat disusun secara tertib, efisien, dan akuntabel.
“Melalui konsinyasi ini, seluruh elemen DJKI diharapkan dapat bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan akuntabilitas laporan keuangan DJKI,” ucap Andrieansjah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Keuangan DJKI Rian Arvin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya evaluasi dan penguatan koordinasi pengelolaan keuangan antar-unit, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
“Konsinyasi ini membahas isu utama, seperti pengelolaan kas, (BMN), dan belanja, serta diisi dengan diskusi strategis untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan resmi, evaluasi kinerja keuangan, pembahasan layanan perbankan, hingga diskusi teknis mendalam pada hari ketiga,” ucap Rian.
Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mempertahankan predikat WTP yang telah diraih DJKI selama lima tahun berturut-turut.
Sebagai informasi, pelatihan ini turut mengundang peserta dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, serta Para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan DJKI.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
Kamis, 8 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Selasa, 6 Mei 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025