DJKI Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Konsinyasi Akuntabilitas

Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Kegiatan Konsinyasi Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan di Grand Sunshine Resort and Convention, Bandung, pada 28 November s.d. 1 Desember 2024.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis akrual, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam sambutannya, Sekretaris DJKI Andrieansjah menegaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual demi mewujudkan laporan yang baik.

"Laporan yang disusun dengan baik akan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab," kata Andrieansjah.

Andrieansjah juga mengapresiasi keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk DJKI, dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak 2019. Hal ini menunjukkan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi, disajikan secara wajar, dan informatif.

Selanjutnya, Andrieansjah juga menyoroti pentingnya pengelolaan siklus akuntansi utama, seperti kas, barang milik negara (BMN), belanja, dan penyesuaian akhir periode pelaporan, agar laporan keuangan dapat disusun secara tertib, efisien, dan akuntabel.

“Melalui konsinyasi ini, seluruh elemen DJKI diharapkan dapat bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan akuntabilitas laporan keuangan DJKI,” ucap Andrieansjah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Keuangan DJKI Rian Arvin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya evaluasi dan penguatan koordinasi pengelolaan keuangan antar-unit, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

“Konsinyasi ini membahas isu utama, seperti pengelolaan kas, (BMN), dan belanja, serta diisi dengan diskusi strategis untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan resmi, evaluasi kinerja keuangan, pembahasan layanan perbankan, hingga diskusi teknis mendalam pada hari ketiga,” ucap Rian.

Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mempertahankan predikat WTP yang telah diraih DJKI selama lima tahun berturut-turut.

Sebagai informasi, pelatihan ini turut mengundang peserta dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, serta Para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan DJKI. 



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Tegaskan Pentingnya Publikasi Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi dalam proses pemberian paten melalui mekanisme publikasi A. Publikasi tersebut wajib dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senin, 19 Mei 2025

Tren Pendaftaran Merek di Indonesia: Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran

Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.

Kamis, 15 Mei 2025

DJKI Perkuat Integritas untuk Cegah Benturan Kepentingan

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.

Kamis, 15 Mei 2025

Selengkapnya