DJKI Terima Penghargaan Sebagai Unit Eselon I Terbaik Kedua Dalam Mendorong e-Gov dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima penghargaan sebagai Unit Eselon I terbaik kedua dalam mendorong e-Gov dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2018 yang akan berlangsung selama tiga hari.
Rapat kerja kali ini mengusung tema "Value For Money", yang didasari pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam mengelola anggaran organisasi, dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai.
“Kita sama-sama ingin mengubah paradigma dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang diamanahkan kepada kita dengan benar”, ujar Yasonna H Loaly saat membuka acara Rakor di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (02/07/2018).
Menkumham menjelaskan bahwa dalam mengelola anggaran, jangan hanya terfokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi bagaimana dapat mengoptimalkan anggaran agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan dapat terwujud secara nyata di Kementerian Hukum dan HAM.
Rakor ini dihadiri oleh beberapa pejabat negara diantaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota BPK I Agung Firman Sampurna.
Selain itu, dihari kedua diadakan kegiatan penyusunan indikator kinerja, hadir seluruh Pimpinan Tinggi Pratama DJKI, mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), R. Natanegara; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri; Erni Widhyastari; Direktur Teknologi Informasi KI, Razilu; Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Yurod Saleh; dan Direktur Kerja Sama dan Pemerdayaan KI, Molan Karim Tarigan. (Humas DJKI, Juli 2018)
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2018 yang akan berlangsung selama tiga hari.
Rapat kerja kali ini mengusung tema "Value For Money", yang didasari pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam mengelola anggaran organisasi, dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai.
“Kita sama-sama ingin mengubah paradigma dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang diamanahkan kepada kita dengan benar”, ujar Yasonna H Loaly saat membuka acara Rakor di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (02/07/2018).
Menkumham menjelaskan bahwa dalam mengelola anggaran, jangan hanya terfokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi bagaimana dapat mengoptimalkan anggaran agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan dapat terwujud secara nyata di Kementerian Hukum dan HAM.
Rakor ini dihadiri oleh beberapa pejabat negara diantaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota BPK I Agung Firman Sampurna.
Selain itu, dihari kedua diadakan kegiatan penyusunan indikator kinerja, hadir seluruh Pimpinan Tinggi Pratama DJKI, mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), R. Natanegara; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri; Erni Widhyastari; Direktur Teknologi Informasi KI, Razilu; Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Yurod Saleh; dan Direktur Kerja Sama dan Pemerdayaan KI, Molan Karim Tarigan. (Humas DJKI, Juli 2018)
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
