DJKI Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan KI bagi Universitas, UKM dan Industri di Maluku Utara

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan didukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara mengadakan Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi Universitas, UKM dan Industri.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Nofli mengatakan bahwa pelindungan KI yang bersifat makro dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu Negara.

"Sedangkan secara mikro, KI berupa desain industri diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para pendesain dan pemegang hak desain industri yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya desain industri yang memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasaran", ujar Nofli saat membuka acara seminar Keliling di Ternate, Kamis (3/5/2018).

Menurut Nofli, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelindungan KI akan merugikan perkembangan sistem pelindungan KI itu sendiri.

"Pada dasarnya, pelindungan KI sebenarnya untuk menciptakan suatu lingkungan berkarya yang kondusif dan adil, sehingga terpenuhi keseimbangan antara kepentingan pemilik KI dengan kepentingan publik selaku pengguna KI", ucap Kakanwil Maluku Utara.

Untuk mendorong investasi perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pelindungan KI di Indonesia. Diantara upaya tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang Kekayaan Intelektual antara lain yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten.

Dalam seminar ini, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan memaparkan materi terkait Peran Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan KI.

Selain itu, Erni Widhyastari selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri hadir sebagai pembicara dengan memaparkan sistem pelindungan desain industri.

Seminar ini juga membahas mengenai sistem KI bagi Universitas, UKM, Industri di Jepang, dan Pemberdayaan UKM melalui pemanfaatan KI, serta penyajikan data hasil studi banding terkait pemahaman dan kesadaran KI di Jepang, dengan menghadirkan pembicara dari JICA Expert, Takuya Sugiyama dan Yoshitaka Orita; serta Santun Masparin Siregar dari Kadiv Pelayanan Hukum Sulawesi Tengah; dan Dosen Universitas Padjadjaran, Suseno Amien.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.

Jumat, 11 September 2026

DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis

Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.

Kamis, 10 September 2026

Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.

Kamis, 10 September 2026

Selengkapnya