DJKI Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan KI bagi Universitas, UKM dan Industri di Maluku Utara
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan didukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara mengadakan Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi Universitas, UKM dan Industri.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Nofli mengatakan bahwa pelindungan KI yang bersifat makro dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu Negara.
"Sedangkan secara mikro, KI berupa desain industri diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para pendesain dan pemegang hak desain industri yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya desain industri yang memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasaran", ujar Nofli saat membuka acara seminar Keliling di Ternate, Kamis (3/5/2018).
Menurut Nofli, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelindungan KI akan merugikan perkembangan sistem pelindungan KI itu sendiri.
"Pada dasarnya, pelindungan KI sebenarnya untuk menciptakan suatu lingkungan berkarya yang kondusif dan adil, sehingga terpenuhi keseimbangan antara kepentingan pemilik KI dengan kepentingan publik selaku pengguna KI", ucap Kakanwil Maluku Utara.
Untuk mendorong investasi perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pelindungan KI di Indonesia. Diantara upaya tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang Kekayaan Intelektual antara lain yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten.
Dalam seminar ini, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan memaparkan materi terkait Peran Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan KI.
Selain itu, Erni Widhyastari selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri hadir sebagai pembicara dengan memaparkan sistem pelindungan desain industri.
Seminar ini juga membahas mengenai sistem KI bagi Universitas, UKM, Industri di Jepang, dan Pemberdayaan UKM melalui pemanfaatan KI, serta penyajikan data hasil studi banding terkait pemahaman dan kesadaran KI di Jepang, dengan menghadirkan pembicara dari JICA Expert, Takuya Sugiyama dan Yoshitaka Orita; serta Santun Masparin Siregar dari Kadiv Pelayanan Hukum Sulawesi Tengah; dan Dosen Universitas Padjadjaran, Suseno Amien.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Nofli mengatakan bahwa pelindungan KI yang bersifat makro dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu Negara.
"Sedangkan secara mikro, KI berupa desain industri diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para pendesain dan pemegang hak desain industri yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya desain industri yang memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasaran", ujar Nofli saat membuka acara seminar Keliling di Ternate, Kamis (3/5/2018).
Menurut Nofli, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelindungan KI akan merugikan perkembangan sistem pelindungan KI itu sendiri.
"Pada dasarnya, pelindungan KI sebenarnya untuk menciptakan suatu lingkungan berkarya yang kondusif dan adil, sehingga terpenuhi keseimbangan antara kepentingan pemilik KI dengan kepentingan publik selaku pengguna KI", ucap Kakanwil Maluku Utara.
Untuk mendorong investasi perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pelindungan KI di Indonesia. Diantara upaya tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang Kekayaan Intelektual antara lain yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten.
Dalam seminar ini, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan memaparkan materi terkait Peran Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan KI.
Selain itu, Erni Widhyastari selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri hadir sebagai pembicara dengan memaparkan sistem pelindungan desain industri.
Seminar ini juga membahas mengenai sistem KI bagi Universitas, UKM, Industri di Jepang, dan Pemberdayaan UKM melalui pemanfaatan KI, serta penyajikan data hasil studi banding terkait pemahaman dan kesadaran KI di Jepang, dengan menghadirkan pembicara dari JICA Expert, Takuya Sugiyama dan Yoshitaka Orita; serta Santun Masparin Siregar dari Kadiv Pelayanan Hukum Sulawesi Tengah; dan Dosen Universitas Padjadjaran, Suseno Amien.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
