DJKI Sasar Pasar Petak Sembilan dan Glodok Guna Edukasi Pelanggaran KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali melakukan konsolidasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) produk alat kesehatan (alkes) di pusat perdagangan.
Kali ini, DJKI bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta serta Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyuluhan ke pedagang di Pasar Petak Sembilan dan Glodok Jakarta, Selasa (23/2/2021).
"Kita melakukan kegiatan ini supaya para pedagang tidak menjual dan memperdagangkan barang palsu, khususnya produk yang terkait Covid-19," kata Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Ahmad Rifadi.
Ia menyampaikan bahwa pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran produk-produk palsu yang dapat membahayakan konsumen dan tentunya merupakan pelanggaran kekayaan intelektual.
Rifadi beserta jajarannya melakukan pendekatan dengan para pedagang dengan cara berdialog, serta menempelkan labeling pelarangan menjual barang palsu dan membagikan buku saku mengenai informasi pidana pelanggaran kekayaan intelektual.
"Kita coba mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual barang palsu karena ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kalau produk-produk tersebut beredar," ungkap Rifadi.
Kali ini, DJKI bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta serta Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyuluhan ke pedagang di Pasar Petak Sembilan dan Glodok Jakarta, Selasa (23/2/2021).
"Kita melakukan kegiatan ini supaya para pedagang tidak menjual dan memperdagangkan barang palsu, khususnya produk yang terkait Covid-19," kata Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Ahmad Rifadi.
Ia menyampaikan bahwa pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran produk-produk palsu yang dapat membahayakan konsumen dan tentunya merupakan pelanggaran kekayaan intelektual.
Rifadi beserta jajarannya melakukan pendekatan dengan para pedagang dengan cara berdialog, serta menempelkan labeling pelarangan menjual barang palsu dan membagikan buku saku mengenai informasi pidana pelanggaran kekayaan intelektual.
"Kita coba mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual barang palsu karena ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kalau produk-produk tersebut beredar," ungkap Rifadi.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
