DJKI Raih Penghargaan pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Terbaik ke tiga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
