DJKI Raih Penghargaan pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Terbaik ke tiga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.
Selasa, 10 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Selasa, 10 Juni 2025
Sidang Terbuka KBP: Koreksi Klaim Diterima, Pelindungan Paten Diperkuat
Selasa, 10 Juni 2025
