DJKI Raih Penghargaan pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Terbaik ke tiga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020).
Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus dilakukan secara akuntabel, transparan serta profesional.
"Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna saat membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ.
"Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Yasonna.
Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang berintegritas khususnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menjalankan sistem yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
