DJKI Pelajari Sistem Administrasi dan Substansi KI dari China
Jakarta - Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempererat kerjasama bilateral dengan China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Hal itu dilakukan dengan pertemuan dengan kantor KI China tersebut pada Selasa (17/12/2019) di Ruang Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kedua negara menyampaikan kondisi terkait kekayaan intelektual di masing-masing negara. Freddy Harris menyebut perkembangan signifikan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam pemajuan pelindungan KI, misalnya dengan pendaftaran KI secara online sejak Agustus 2019 silam.
“Pengembangan sistem online ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan KI yang lebih cepat yang menjadi tuntutan pada era perdagangan bebas saat ini. Sebagai contoh, pencatatan hak cipta yang tadinya butuh waktu 6-9 bulan dengan sistem online dapat diselesaikan dalam waktu sehari,” jelas Freddy dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Deputi Komisioner CNIPA, Gan Shaoning, mengatakan bahwa China akan senantiasa menyambut kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan tangan terbuka. Pihaknya juga berniat untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin selama ini dengan Indonesia.
“Saya berharap kerjasama yang baru saja kita perbarui Juni lalu akan memberikan lebih banyak dukungan untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang,” katanya.
DJKI memang berharap dapat mempelajari beberapa sistem administrasi dan substansi KI di CNIPA. Beberapa isu yang dapat menjadi bagian kerja sama ini antara lain adalah akademi KI, pertukaran data, sistem administrasi dan substansi pendaftaran KI, sistem IT, penanganan sengketa KI, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).
Sebagai catatan, Kerjasama dengan Tiongkok dinilai penting karena negara tersebut tercatat memiliki jumlah paten terbanyak sedunia pada 2017 sebanyak 3.256 permohonan paten.
Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki pendapatan dari kekayaan intelektual terbesar di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini berdasarkan data organisasi kekayaan intelektual dunia World Intellectual Property Organization (WIPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
Kedua negara menyampaikan kondisi terkait kekayaan intelektual di masing-masing negara. Freddy Harris menyebut perkembangan signifikan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam pemajuan pelindungan KI, misalnya dengan pendaftaran KI secara online sejak Agustus 2019 silam.
“Pengembangan sistem online ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan KI yang lebih cepat yang menjadi tuntutan pada era perdagangan bebas saat ini. Sebagai contoh, pencatatan hak cipta yang tadinya butuh waktu 6-9 bulan dengan sistem online dapat diselesaikan dalam waktu sehari,” jelas Freddy dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Deputi Komisioner CNIPA, Gan Shaoning, mengatakan bahwa China akan senantiasa menyambut kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan tangan terbuka. Pihaknya juga berniat untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin selama ini dengan Indonesia.
“Saya berharap kerjasama yang baru saja kita perbarui Juni lalu akan memberikan lebih banyak dukungan untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang,” katanya.
DJKI memang berharap dapat mempelajari beberapa sistem administrasi dan substansi KI di CNIPA. Beberapa isu yang dapat menjadi bagian kerja sama ini antara lain adalah akademi KI, pertukaran data, sistem administrasi dan substansi pendaftaran KI, sistem IT, penanganan sengketa KI, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).
Sebagai catatan, Kerjasama dengan Tiongkok dinilai penting karena negara tersebut tercatat memiliki jumlah paten terbanyak sedunia pada 2017 sebanyak 3.256 permohonan paten.
Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki pendapatan dari kekayaan intelektual terbesar di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini berdasarkan data organisasi kekayaan intelektual dunia World Intellectual Property Organization (WIPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
