DJKI Kemenkumham Peringati Hari Kebangkitan Nasional 114

Jakarta - Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 yang dilaksanakan secara hybrid di Lapangan Kemenkumham, Jakarta Selatan, pada Jumat 20 Mei 2022. 


Peringatan yang mengusung tema Ayo Bangkit Bersama ini dipimpin oleh Kepala Badan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami. Dia membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G. Plate.


“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah Kebangkitan Nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional,” ujar Sri Puguh dalam sambutan tersebut.




Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada 20 Mei bertepatan dengan hari lahirnya perkumpulan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1948. Boedi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. 


“Boedi Oetomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan,” kata Sri Puguh. 


Sri Puguh mengatakan bahwa semangat Boedi Oetomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini dengan peran Indonesia dalam menggelar sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yaitu Presidensi G20 tahun 2022. 


Pada Presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan semangat baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif, serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan.


“Semoga Tuhan YME memberikan kita kekuatan agar kita tetap sehat dan produktif serta melakukan yang terbaik,” pungkas Sri Puguh. (can/kad)


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan KI di Papua Meningkat, Dirjen KI Terima Audiensi Kantor Wilayah Kemenkum Papua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

Kamis, 8 Mei 2025

Pertemuan Bilateral DJKI-KIPO Bahas Kerja Sama di Bidang Akademi dan Patent Prosecution Highway

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.

Selasa, 6 Mei 2025

DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.

Selasa, 6 Mei 2025

Selengkapnya