DJKI Ikuti Perundingan Putaran Pertama ICA-CEPA
Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Perundingan Putaran Pertama Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang diselenggarakan secara hybrid di Trans Luxury Hotel Bandung pada 14-19 Maret 2022.
Pembentukan ICA-CEPA merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Kanada yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi bagi kedua negara. Salah satu topik yang dibahas dalam pembentukan draf dalam perundingan adalah mengenai kekayaan intelektual (KI).
Adapun partisipasi DJKI dalam forum ini menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merupakan bentuk upaya DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World.
Sebagai bagian dari negosiasi Kanada dengan Indonesia menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. DJKI terlibat Working Group on Intellectual Property Rights (IPR). Pada kesempatan ini kedua negara membahas draf bab terkait IPR.
Kanada mendukung sistem KI yang efisien, dapat diprediksi, dan transparan yang menyeimbangkan kepentingan pemegang hak, perantara, dan pengguna, serta mempertimbangkan tujuan kebijakan publik yang lebih luas.
"Untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, Indonesia dan Kanada sedang mengejar penyelesaian bab kekayaan intelektual dalam perjanjian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Ia melanjutkan, perjanjian ini ditujukan untuk mempromosikan dan membangun standar internasional dan regional yang ada dalam administrasi, pelindungan, dan penegakan hukum KI, termasuk melalui kerjasama antara pejabat Kanada dan Indonesia.
Pihak Kanada juga ingin mengeksplorasi dan mempertimbangkan isu-isu KI mengenai peningkatan partisipasi dalam sistem KI oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti UMKM, perempuan, dan masyarakat adat.
"Dalam bab mengenai IPR ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain mengenai merek dagang, indikasi geografis, paten, hak cipta, dan penegakan kekayaan intelektual,” pungkas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Daulat P. Silitonga. (SYL/VER)
Pembentukan ICA-CEPA merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Kanada yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi bagi kedua negara. Salah satu topik yang dibahas dalam pembentukan draf dalam perundingan adalah mengenai kekayaan intelektual (KI).
Adapun partisipasi DJKI dalam forum ini menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merupakan bentuk upaya DJKI untuk menjadi The Best IP Office in The World.
Sebagai bagian dari negosiasi Kanada dengan Indonesia menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. DJKI terlibat Working Group on Intellectual Property Rights (IPR). Pada kesempatan ini kedua negara membahas draf bab terkait IPR.
Kanada mendukung sistem KI yang efisien, dapat diprediksi, dan transparan yang menyeimbangkan kepentingan pemegang hak, perantara, dan pengguna, serta mempertimbangkan tujuan kebijakan publik yang lebih luas.
"Untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, Indonesia dan Kanada sedang mengejar penyelesaian bab kekayaan intelektual dalam perjanjian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.
Ia melanjutkan, perjanjian ini ditujukan untuk mempromosikan dan membangun standar internasional dan regional yang ada dalam administrasi, pelindungan, dan penegakan hukum KI, termasuk melalui kerjasama antara pejabat Kanada dan Indonesia.
Pihak Kanada juga ingin mengeksplorasi dan mempertimbangkan isu-isu KI mengenai peningkatan partisipasi dalam sistem KI oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti UMKM, perempuan, dan masyarakat adat.
"Dalam bab mengenai IPR ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain mengenai merek dagang, indikasi geografis, paten, hak cipta, dan penegakan kekayaan intelektual,” pungkas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Daulat P. Silitonga. (SYL/VER)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
