DJKI Gelar MIC di Kalimantan Timur: Masih Banyak Potensi KI yang Bisa Digali
Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur banyak menyimpan potensi kekayaan intelektual (KI) yang harus dilindungi. Saat ini ada 5 (lima) indikasi geografis setempat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu Beras Adan Krayan, Garam Gunung Krayan, Tenun Doyo Tanjung Isui, Lada Putih Malonan, dan Kakao Berau.
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
