DJKI Fokus Cari Jalan Keluar Bantu Komersialisasikan Pemilik Kekayaan Intelektual

Jakarta - Melalui program unggulan Kementerian Hukum dan HAM yang diusung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam hal peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  kembali menggelar Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI).

Kali ini, Opera DJKI membahas mengenai upaya membantu mengkomersialisasikan kekayaan intelektual (KI) karya kreatif lokal menjadi bisnis berkelanjutan.

Adapun upaya DJKI dalam membantu mengomersialisasikan produk KI diantaranya dengan membangun platform digital IP Market Place.

Di bawah arahan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu,  Pembangunan IP Market Place akan menjadi fokus DJKI di tahun 2022 sebagai salah satu program unggulan yang diusung.

Daulat P. Silitonga, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI mengatakan DJKI memiliki peran membantu mengomersialisasikan produk KI terdaftar sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

“Komersialisasi KI yang sukses dan berhasil tentu sangat diharapkan oleh para pemilik KI. Pemilik KI tentu menginginkan memperoleh keuntungan bisnis dari KI yang tercatat atau terdaftar,” ujar Daulat saat membuka acara Opera DJKI yang bertema Jaring Pendapat Peran DJKI dalam Komersialisasi KI secara daring pada Jumat, 25 Februari 2022.

Ia berharap Opera DJKI ini seluruh peserta dapat aktif memberikan pandangan dan masukan yang membangun terkait peran DJKI. “Sehingga para pemilik KI semakin berdaya dan meningkatkan kesejahteraan,” ucap Daulat.

Pada kesempatan yang sama, Subkoordinator Pemberdayaan Potensi KI, Rainy menjelaskan beberapa hal terkait IP Market Place ini. Menurutnya, IP Market Place ini merupakan wadah promosi bagi para pemilik KI kepada pembeli dan investor secara langsung.

DJKI akan membantu promosi KI melalui platform digital IP Market Place yang bentuknya seperti e-commerce, tetapi yang dijual adalah KI. Nanti akan ada informasi yang lengkap, siapa pemilik dan pemegang haknya.

“Kalau di negara lain IP Market Place itu telah diimplementasikan dan direalisasikan untuk memfasilitasi pertemuan antara inventor dengan calon investor,” kata Rainy.

Tentunya dalam mengomersialisasikan produk KI tidaklah mudah, perlu adanya dukungan bersama antar kementerian lembaga dan lintas sektor industri.

Diantara pembahasan antar kementerian lembaga terkait dukungan komersialisasi KI, yaitu dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Inventasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Inventasi, mereka menginisiasi pembentukan kelompok kerja AdHoc strategi nasional untuk komersialisasi KI Indonesia, adapun dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membahas mengenai aset kekayaan intelektual sebagai jaminan bank,” ungkap Rainy.


TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan KI di Papua Meningkat, Dirjen KI Terima Audiensi Kantor Wilayah Kemenkum Papua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

Kamis, 8 Mei 2025

Pertemuan Bilateral DJKI-KIPO Bahas Kerja Sama di Bidang Akademi dan Patent Prosecution Highway

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.

Selasa, 6 Mei 2025

DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.

Selasa, 6 Mei 2025

Selengkapnya