DJKI Didik dan Latih Karakter PPPK dengan Diklat Bela Negara

Cibodas - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembinaan Bela Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 11 s.d. 16 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  

DJKI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan memberikan materi bela negara kepada para peserta sebagai pedoman dalam bekerja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Membuka Diklat, Zainul Arifin selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pelaksanaan Diklat ini sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

“Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa, setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pertahanan Negara,” jelas Zainul.

"Oleh sebab itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk manajemen bagi pegawai dalam menumbuhkan kecintaannya kepada bangsa dan negara serta sebagai bagian dari pengembangan kekuatan nirmiliter dalam menghadapi ancaman," lanjutnya.

Selama mengikuti diklat ini peserta akan diberikan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan guna menumbuhkembangkan sikap, perilaku, serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

Senada dengan Zainul, Anggoro Dasananto selaku Sekretaris DJKI menyampaikan betapa pentingnya penyelenggaraan diklat ini, khususnya bagi para PPPK yang baru saja bergabung dengan DJKI.

"Dari Diklat Bela Negara ini nantinya akan membentuk karakter pegawai PPPK yang tangguh, cinta tanah air, berakhlak baik, serta setia pada negara dan Undang-Undang Dasar 1945," ujar  Anggoro.

"Harapannya, setelah mengikuti diklat ini para PPPK dapat terbentuk menjadi insan pengayoman yang kuat, memiliki attitude baik, disiplin, dan cinta bangsa negara," pungkas Anggoro.

Sebagai tambahan informasi, Diklat bela negara ini diikuti oleh sebanyak 410 peserta PPPK DJKI yang dibagi menjadi dua gelombang, dengan rincian 11 s.d. 16 Agustus 2024 untuk gelombang pertama, dan 26 s.d. 30 Agustus untuk gelombang kedua. (DMS/SAS)

 



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Menemukan Titik Temu: Hak Cipta dan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Di era digital yang semakin kompleks, hubungan antara hak cipta dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan penting. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum gelar webinar pada Kamis, 24 April 2025, di Kantor DJKI bersama Anggara Suwahju, Managing Director Chayra Law Center, menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara pelindungan terhadap pencipta karya dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi.

Kamis, 24 April 2025

DJKI dan WIPO Bahas Penguatan Transformasi Digital Layanan KI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menguatkan jalinan kolaborasi dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam pengembangan sistem administrasi KI berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan modern.

Rabu, 23 April 2025

DJKI Gelar Pertemuan Bersama JICA Bahas Peluang Kerja Sama

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar pertemuan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) EXPERT on IP di Kantor DJKI, pada 22 April 2025. Kegiatan yang membahas peluang kerja sama antara DJKI dan JICA tersebut turut mempertemukan Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dengan Inoue Kazutoshi sebagai penerus Oka Hiroyuki yang telah selesai bertugas sebagai JICA EXPERT on IP di tahun ini.

Selasa, 22 April 2025

Selengkapnya