Banjarmasin - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) didukung oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Seminar Pelindungan dan Pemanfaatan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 2 Mei 2024 di Aston Banua Hotel, Banjarmasin.
“Berbicara tentang kekayaan intelektual (KI) bukan semata-mata mengenai masalah pelindungan hukum saja, namun juga erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi,” ucap Yasmon selaku Direktur Kerja Sama dan Edukasi dalam sambutannya.
Salah satu potensi yang menggerakkan roda perekonomian adalah dengan mengeksplorasi nilai ekonomi di bidang KI. Pelindungan KI secara umum mencakup pelindungan yang bersifat makro dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan secara mikro, kesadaran akan KI diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi para pemilik KI.
Seminar yang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2 s.d. 3 Mei 2024 ini akan berfokus pada pemahaman mengenai merek. Merek bukan hanya simbol atau kata-kata, tetapi merupakan perwujudan dari identitas, kepercayaan, dan reputasi dari suatu produk barang/jasa.
“Kepada para pelaku usaha di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjarmasin dan Banjarbaru, kami harapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan praktis akan pentingnya pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan KI,” tutup Yasmon.
Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memiliki banyak potensi ekonomi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi UMKM, pelindungan dan pemanfaatan merek merupakan hal yang sangat penting sebagai sebuah aset atau identitas dari bisnis mereka.
Senada dengan Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Ramlan Harun menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran cukup vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya percaya peningkatan pemahaman pelindungan merek akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat posisi UMKM di domestik maupun global,” ujar Ramlan.
“Dengan adanya kolaborasi bersama DJKI dan JICA, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai cara efektif memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah produk serta praktik pengalaman internasional dalam pelindungan merek,” tambah Ramlan.
Pada kesempatan yang sama, narasumber JICA Oka Hiroyuki juga berkesempatan menyampaikan materi mengenai sistem pelindungan KI di bidang merek serta peran UMKM di Jepang.
Pada penjelasannya, terdapat empat elemen umum dalam merek, yaitu huruf, gambar, bentuk tiga dimensi, atau kombinasi diantaranya.
Selain itu, dijelaskan juga lima jenis merek yang sudah dapat dilindungi, antara lain merek dalam bentuk suara, hologram, gerakan, posisi, serta merek yang hanya terdiri dari warna.
"Harapannya, materi-materi yang disampaikan dari kerja sama antara DJKI, JICA, dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dapat membantu mengembangkan pelaku usaha atau UMKM di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat berdampak pada pengembangan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi peserta kegiatan berjumlah 100 orang yang berasal dari pelaku usaha dan UMKM Kota Banjarmasin. Peserta kegiatan dengan paparan narasumber sesi kedua oleh Pemeriksa Merek Ahli Utama Lusi Dekrisna, Analis Kebijakan Ahli Muda Erik Siagian dan salah satu UMKM lokal Kalimantan Selatan dengan merek Intalu yaitu Achmad Bayu Chandrabuwono.
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Rabu, 16 April 2025