DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Summer Sips and Serves : A World Cup of Tennis and All American Summer Barbecue yang diadakan pada Minggu, 31 Juli 2022 di Sultan Tennis Club.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
