DJKI Canangkan Zona Integritas Menuju WBK WBBM
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jumat (14/2/2020).
Untuk meraih predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut, Direktur Jenderal KI Freddy Harris mengatakan perlunya sinergi dari seluruh pegawai DJKI.
“Kami ditanya apakah KI siap membangun seluruhnya Zona Integrasi (ZI)? Saya katakan Insya Allah siap. Namun kalau orang mengatakan bahwa ZI harus dari pimpinannya dulu, kita akan bekerja sebagai tim makanya membutuhkan kerjasama dari segala pihak untuk membangun secara benar bentuk pelayanan yang bersinergi,” ujar Freddy dalam sambutannya di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.
Freddy memaparkan bahwa upaya DJKI untuk mewujudkan WBK/WBBM sudah dimulai sejak 2017. Pada 17 Agustus 2019, DJKI juga telah mengupayakan pelayanan pendaftaran KI secara online agar masyarakat bisa lebih terlayani dengan baik.
“Artinya ketika kita mulai online ini tidak hanya pelayanannya saja yang lebih ditingkatkan. Tetapi juga mengurangi pungli, karena online mengurangi kemungkinan tatap muka secara langsung,” sambungnya.
Freddy juga mengatakan bahwa pendaftaran KI online tersebut telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI. Target DJKI pada 2019 adalah Rp500 miliar, namun DJKI menerima Rp700 miliar pada akhir tahun.
Pelayanan yang terbukti membawa dampak baik bagi negara dan masyarakat tersebut mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang hadir dalam acara. Menurut Bambang, dengan telah panjangnya persiapan DJKI, seharusnya tak akan ada kesulitan bagi DJKI untuk kembali meraih WBK dan WBBM tahun ini.
“Kita hanya perlu bekerja dengan mendobrak batas. Kenapa? Karena DJKI ini bukan kaum duafa, bahkan salah satu yang PNBP-nya tadi disampaikan cukup besar. Jadi bisa melakukan peningkatan pelayanan, peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan peningkatan kesejahteraan. Tidak ada alasan untuk bekerja di zona nyaman terus,” ujar Bambang memberi semangat.
Selain itu, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, juga berpesan agar seluruh pegawai DJKI mulai memperhatikan keluhan dari masyarakat. Hal itu seiring dengan arahan Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Jufri Rahman, yang mengatakan bahwa predikat WBK/WBBM diberikan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik.
“(Tujuannya) sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda,” pungkas Jufri.
Sebelumnya, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Untuk meraih predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut, Direktur Jenderal KI Freddy Harris mengatakan perlunya sinergi dari seluruh pegawai DJKI.
“Kami ditanya apakah KI siap membangun seluruhnya Zona Integrasi (ZI)? Saya katakan Insya Allah siap. Namun kalau orang mengatakan bahwa ZI harus dari pimpinannya dulu, kita akan bekerja sebagai tim makanya membutuhkan kerjasama dari segala pihak untuk membangun secara benar bentuk pelayanan yang bersinergi,” ujar Freddy dalam sambutannya di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.
Freddy memaparkan bahwa upaya DJKI untuk mewujudkan WBK/WBBM sudah dimulai sejak 2017. Pada 17 Agustus 2019, DJKI juga telah mengupayakan pelayanan pendaftaran KI secara online agar masyarakat bisa lebih terlayani dengan baik.
“Artinya ketika kita mulai online ini tidak hanya pelayanannya saja yang lebih ditingkatkan. Tetapi juga mengurangi pungli, karena online mengurangi kemungkinan tatap muka secara langsung,” sambungnya.
Freddy juga mengatakan bahwa pendaftaran KI online tersebut telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI. Target DJKI pada 2019 adalah Rp500 miliar, namun DJKI menerima Rp700 miliar pada akhir tahun.
Pelayanan yang terbukti membawa dampak baik bagi negara dan masyarakat tersebut mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang hadir dalam acara. Menurut Bambang, dengan telah panjangnya persiapan DJKI, seharusnya tak akan ada kesulitan bagi DJKI untuk kembali meraih WBK dan WBBM tahun ini.
“Kita hanya perlu bekerja dengan mendobrak batas. Kenapa? Karena DJKI ini bukan kaum duafa, bahkan salah satu yang PNBP-nya tadi disampaikan cukup besar. Jadi bisa melakukan peningkatan pelayanan, peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan peningkatan kesejahteraan. Tidak ada alasan untuk bekerja di zona nyaman terus,” ujar Bambang memberi semangat.
Selain itu, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, juga berpesan agar seluruh pegawai DJKI mulai memperhatikan keluhan dari masyarakat. Hal itu seiring dengan arahan Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Jufri Rahman, yang mengatakan bahwa predikat WBK/WBBM diberikan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik.
“(Tujuannya) sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda,” pungkas Jufri.
Sebelumnya, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
