DJKI Budayakan Anti Gratifikasi Pada Pelayanannya
Jakarta – Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penguatan terhadap pengendalian gratifikasi dan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang di gelar di Aula DJKI Lantai 18, Gedung Eks Sentra Mulia, Rabu (15/7/2020).
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan gratifikasi, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah komitmen pimpinan untuk memajukan organisasinya. Kedua, memberlakukan sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Ketiga, mensejahterakan para pegawai.
“Saya tidak percaya ada pelayanan prima, kecuali cukup (kesejahteraannya). Saya susah bilang jangan terima gratifikasi, jangan ini, jangan itu, kalau ASN semua susah. Realistis sajalah,” ujar Pahala Nainggolan.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa saat ini DJKI terus melakukan perubahan menuju lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diantaranya dengan memberlakukan pemohonan kekayaan intelektual secara online per tanggal 17 Agustus 2019 lalu, serta berinovasi membuka layanan loket virtual (Lokvit) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan permohonan hak kekayaan intelektualnya di masa pandemi. Dengan catatan bahwa yang dilayani pada lokvit ini adalah penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai).
Disamping itu, untuk menunjang kenyamanan pegawainya dalam bekerja, DJKI telah berupaya membangun beberapa infrastruktur yang baru saja dibenahi, khususnya ruang pemeriksa merek dan paten. Selain itu, DJKI juga membangun fasilitas penunjang lainnya seperti, ruang olahraga.
Dalam mensejahterakan pegawainya, Freddy Harris mengatakan terus berupaya memberikan tunjangan kinerja yang layak.
“Mereka sudah dapat tunjangan kinerja, pemeriksa utama mendapatkan mobil dinas. Inginnya pakai mobil dinas semua. Dan sebenarnya kita ingin mengusulkan yang namanya ‘Turispung’ (tunjangan resiko pungli) karena harus ada perhatian dan kepedulian terhadap mereka,” ungkap Freddy Harris.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI terus berupaya membangun budaya anti gratifikasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait prosedur permohonan masyarakat dengan sejelas-jelasnya melalui website dan media sosial resmi, serta sosialisasi ke daerah-daerah.
Menurut Freddy, khusus untuk permohonan paten, selama ini banyak pemohon lokal yang melakukan kesalahan dalam mengisi dokumen permohonan paten, karena itu DJKI melakukan asistensi kepada para inventor, baik itu perorangan maupun perusahaan.
“Kami sudah menjelaskan bagaimana kalau kita tidak datang ke masyarakat memberikan asistensi, itu seratus persen dari pemohon paten lokal pasti di tolak, karena (permohonan paten) butuh deskripsi dan klaim, dan kebaharuannya seperti apa itu harus clear. Nah disinilah kadang-kadang para invertor kita tidak bisa menjelaskan itu,” ungkap Freddy.
Ia melanjutkan, “Untuk itulah kami datang ke Universitas dan orang-orang yang kita anggap sebagai investor entah itu perorangan atau perusahaan. Ini juga yang kita sedang cari polanya bagaimana supaya nanti ke depannya supaya clear, dan pegawai DJKI tidak terbebani untuk membuat deskripsi seperti itu, tetapi masyarakat sudah mengerti kalau mau membuat permohonan paten ini tidak hanya sekedar mengirim gambar, memberikan penjelasan yang sangat singkat tanpa dijelaskan klaim dan kebaharuannya.”
Melalui kegiatan ini, Freddy Harris berharap DJKI dapat berkomitmen dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan gratifikasi, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah komitmen pimpinan untuk memajukan organisasinya. Kedua, memberlakukan sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Ketiga, mensejahterakan para pegawai.
“Saya tidak percaya ada pelayanan prima, kecuali cukup (kesejahteraannya). Saya susah bilang jangan terima gratifikasi, jangan ini, jangan itu, kalau ASN semua susah. Realistis sajalah,” ujar Pahala Nainggolan.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa saat ini DJKI terus melakukan perubahan menuju lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diantaranya dengan memberlakukan pemohonan kekayaan intelektual secara online per tanggal 17 Agustus 2019 lalu, serta berinovasi membuka layanan loket virtual (Lokvit) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan permohonan hak kekayaan intelektualnya di masa pandemi. Dengan catatan bahwa yang dilayani pada lokvit ini adalah penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai).
Disamping itu, untuk menunjang kenyamanan pegawainya dalam bekerja, DJKI telah berupaya membangun beberapa infrastruktur yang baru saja dibenahi, khususnya ruang pemeriksa merek dan paten. Selain itu, DJKI juga membangun fasilitas penunjang lainnya seperti, ruang olahraga.
Dalam mensejahterakan pegawainya, Freddy Harris mengatakan terus berupaya memberikan tunjangan kinerja yang layak.
“Mereka sudah dapat tunjangan kinerja, pemeriksa utama mendapatkan mobil dinas. Inginnya pakai mobil dinas semua. Dan sebenarnya kita ingin mengusulkan yang namanya ‘Turispung’ (tunjangan resiko pungli) karena harus ada perhatian dan kepedulian terhadap mereka,” ungkap Freddy Harris.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI terus berupaya membangun budaya anti gratifikasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait prosedur permohonan masyarakat dengan sejelas-jelasnya melalui website dan media sosial resmi, serta sosialisasi ke daerah-daerah.
Menurut Freddy, khusus untuk permohonan paten, selama ini banyak pemohon lokal yang melakukan kesalahan dalam mengisi dokumen permohonan paten, karena itu DJKI melakukan asistensi kepada para inventor, baik itu perorangan maupun perusahaan.
“Kami sudah menjelaskan bagaimana kalau kita tidak datang ke masyarakat memberikan asistensi, itu seratus persen dari pemohon paten lokal pasti di tolak, karena (permohonan paten) butuh deskripsi dan klaim, dan kebaharuannya seperti apa itu harus clear. Nah disinilah kadang-kadang para invertor kita tidak bisa menjelaskan itu,” ungkap Freddy.
Ia melanjutkan, “Untuk itulah kami datang ke Universitas dan orang-orang yang kita anggap sebagai investor entah itu perorangan atau perusahaan. Ini juga yang kita sedang cari polanya bagaimana supaya nanti ke depannya supaya clear, dan pegawai DJKI tidak terbebani untuk membuat deskripsi seperti itu, tetapi masyarakat sudah mengerti kalau mau membuat permohonan paten ini tidak hanya sekedar mengirim gambar, memberikan penjelasan yang sangat singkat tanpa dijelaskan klaim dan kebaharuannya.”
Melalui kegiatan ini, Freddy Harris berharap DJKI dapat berkomitmen dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Pelindungan KI di Papua Meningkat, Dirjen KI Terima Audiensi Kantor Wilayah Kemenkum Papua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
Kamis, 8 Mei 2025
Pertemuan Bilateral DJKI-KIPO Bahas Kerja Sama di Bidang Akademi dan Patent Prosecution Highway
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Percepat Proses Permohonan Merek, Waktu Penyelesaian Maksimal Enam Bulan
Jumat, 9 Mei 2025
33 Kanwil Kemenkum Adu Kreativitas Musik Tradisional untuk Mars Kekayaan Intelektual
Kamis, 8 Mei 2025
Intip Perubahan Penting UU Paten yang Disosialisasikan DJKI di Live Instagram
Kamis, 8 Mei 2025
