DJKI Bersama K/L Bahas Rencana Aksesi Hageu Agreement Pendaftaran Desain Industri Internasional
Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini berencana akan mengaksesi Hague Agreement, khususnya untuk Geneva Act 1999 yang merupakan versi terbaru dari Hague Agreement.
Perlu diketahui Hague Agreement tersebut adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftarkan desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi antar pemerintah (khususnya Community Design Office), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara dan/atau organisasi antar pemerintah.
erkenaan dengan rencana aksesi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Pembahasan Persiapan Aksesi Hague Agreement.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Molan Tarigan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Salah satu hal penting yang akan dibahas dalam revisi dimaksud diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang akan memungkinkan terlaksananya Hague Agreement.
“Dengan adanya Geneva Act 1999 ini memungkinkan perlindungan desain industri tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara dengan formalitas yang minimal,” ucap Molan Tarigan saat membuka acara di Ruang Rapat DJKI, Jumat (15/12/2017).
Menurut Molan, dengan mengaksesi Hague Agreement tentu saja akan menguntungkan bagi para pelaku usaha dan pendesain untuk mendapatkan perlindungan atas hasil desainnya ke beberapa negara sekaligus.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari menjelaskan mengenai keuntungan bila mengaksesi Geneva Act 1999 yaitu, Sederhana dan ekonomis.
“Dimana sangat membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan ke Biro Internasional WIPO (World Intellectual Property Organization),” ujar Erni dalam paparannya.
Erni menambahkan bahwa keuntungan lainnya adalah Satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi tujuan permohonan pendaftaran desain industri.
“Fasilitas ini merupakan suatu elemen penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan,” pungkas Erni.
Andar Bagus Sriwarno, Akademisi dari Program Studi Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) menyarankan bahwa perlindungan desain industri untuk kebutuhan lintas Negara (Hague System) perlu dibangun sistem yang kuat untuk mengantisipasi dampak pelanggarannya.
“Perlu sinergi kegiatan terkait sosialisasi yang komprehensif melalui jejaring lembaga sehingga terbangun kesadaran perlindungan desain industri mulai dari sektor hulu hingga hilir melalui lembaga terkait,” ujar Andar memberi saran.
Perlu diketahui Hague Agreement tersebut adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftarkan desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi antar pemerintah (khususnya Community Design Office), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara dan/atau organisasi antar pemerintah.
erkenaan dengan rencana aksesi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Pembahasan Persiapan Aksesi Hague Agreement.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Molan Tarigan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Salah satu hal penting yang akan dibahas dalam revisi dimaksud diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang akan memungkinkan terlaksananya Hague Agreement.
“Dengan adanya Geneva Act 1999 ini memungkinkan perlindungan desain industri tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara dengan formalitas yang minimal,” ucap Molan Tarigan saat membuka acara di Ruang Rapat DJKI, Jumat (15/12/2017).
Menurut Molan, dengan mengaksesi Hague Agreement tentu saja akan menguntungkan bagi para pelaku usaha dan pendesain untuk mendapatkan perlindungan atas hasil desainnya ke beberapa negara sekaligus.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari menjelaskan mengenai keuntungan bila mengaksesi Geneva Act 1999 yaitu, Sederhana dan ekonomis.
“Dimana sangat membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan ke Biro Internasional WIPO (World Intellectual Property Organization),” ujar Erni dalam paparannya.
Erni menambahkan bahwa keuntungan lainnya adalah Satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi tujuan permohonan pendaftaran desain industri.
“Fasilitas ini merupakan suatu elemen penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan,” pungkas Erni.
Andar Bagus Sriwarno, Akademisi dari Program Studi Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) menyarankan bahwa perlindungan desain industri untuk kebutuhan lintas Negara (Hague System) perlu dibangun sistem yang kuat untuk mengantisipasi dampak pelanggarannya.
“Perlu sinergi kegiatan terkait sosialisasi yang komprehensif melalui jejaring lembaga sehingga terbangun kesadaran perlindungan desain industri mulai dari sektor hulu hingga hilir melalui lembaga terkait,” ujar Andar memberi saran.
TAGS
#Desain IndustriLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
