DJKI Berikan Pemahaman KI kepada Masyarakat di Papua Barat
Sorong - Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak di 33 provinsi di Indonesia.
Di Kota Sorong, Papua Barat, DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menggelar MIC yang dimulai pada tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2022. MIC memungkinkan masyarakat sebagai pemohon kekayaan intelektual (KI) untuk dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para ahli kekayaan intelektual dan mengikuti diseminasi dan edukasi KI.
Pada kegiatan diseminasi KI, Pemeriksa Paten Ahli Madya Nico E. Soelistyono memberikan paparan mengenai pemeliharaan hak paten.
"Dengan melindungi kekayaan intelektual (KI) yang kita miliki, maka kita mempunyai hak untuk memonopoli dan melarang orang lain untuk menggunakan KI tersebut tanpa izin," jelas Nico.
Selanjutnya, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Achmad Iqbal Taufiq memberikan penjelasan mengenai ketentuan dalam pelindungan hak cipta.
"Mengubah suatu ciptaan, misalnya mengubah lirik lagu ciptaan orang lain itu tidak boleh. Apabila ingin melakukan cover lagu harus ditulis jelas pada deskripsi siapa penciptanya," ujar Iqbal.
Hak cipta di Provinsi Papua Barat merupakan KI yang paling banyak dimohonkan. Hingga 20 Juni 2022, telah tercatat sebanyak 144 pengajuan pencatatan ciptaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya seniman di Bumi Kasuari ini.
Sedangkan, pada paparan mengenai desain industri, Pemeriksa Desain Ahli Muda Sapta Rika mengingatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan desain industri sesegera mungkin saat kebaruannya masih segar.
"Terdapat tiga prinsip dalam pelindungan desain industri, yaitu konstitusi, kebaruan, dan pendaftaran pertama. Jika Bapak/Ibu punya desain terbaru, segera daftarkan. Jangan sampai kebaruannya hilang," tutur Rika.
Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Adapun pada kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan waktu untuk melakukan konsultasi secara tatap muka. Sesi konsultasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanyakan kendala yang terjadi atas permohonan KI milik mereka.
Pemeriksa Merek Ahli Muda Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa pada sesi konsultasi mengenai merek, beberapa pemohon belum terlalu memahami proses pendaftaran merek.
"Ada pemohon yang datang dan mengaku sudah punya produk dan merek tapi belum mendaftarkan mereknya atau ada juga yang sudah mendaftar tetapi melalui jalur yang difasilitasi suatu instansi. Setelah difasilitasi, banyak yang tidak tahu kelanjutan proses pendaftaran merek mereka sampai mana. Melalui konsultasi ini, kita berikan pengertian dan pemahaman," ujar Agus.
Oleh karena itu, penyelenggaran MIC sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengajuan permohonan KI sehingga ke depan semakin banyak masyarakat Papua Barat yang mendaftarkan KI milik mereka. (SYL/kad)
Di Kota Sorong, Papua Barat, DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menggelar MIC yang dimulai pada tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2022. MIC memungkinkan masyarakat sebagai pemohon kekayaan intelektual (KI) untuk dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para ahli kekayaan intelektual dan mengikuti diseminasi dan edukasi KI.
Pada kegiatan diseminasi KI, Pemeriksa Paten Ahli Madya Nico E. Soelistyono memberikan paparan mengenai pemeliharaan hak paten.
"Dengan melindungi kekayaan intelektual (KI) yang kita miliki, maka kita mempunyai hak untuk memonopoli dan melarang orang lain untuk menggunakan KI tersebut tanpa izin," jelas Nico.
Selanjutnya, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Achmad Iqbal Taufiq memberikan penjelasan mengenai ketentuan dalam pelindungan hak cipta.
"Mengubah suatu ciptaan, misalnya mengubah lirik lagu ciptaan orang lain itu tidak boleh. Apabila ingin melakukan cover lagu harus ditulis jelas pada deskripsi siapa penciptanya," ujar Iqbal.
Hak cipta di Provinsi Papua Barat merupakan KI yang paling banyak dimohonkan. Hingga 20 Juni 2022, telah tercatat sebanyak 144 pengajuan pencatatan ciptaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya seniman di Bumi Kasuari ini.
Sedangkan, pada paparan mengenai desain industri, Pemeriksa Desain Ahli Muda Sapta Rika mengingatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan desain industri sesegera mungkin saat kebaruannya masih segar.
"Terdapat tiga prinsip dalam pelindungan desain industri, yaitu konstitusi, kebaruan, dan pendaftaran pertama. Jika Bapak/Ibu punya desain terbaru, segera daftarkan. Jangan sampai kebaruannya hilang," tutur Rika.
Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Adapun pada kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan waktu untuk melakukan konsultasi secara tatap muka. Sesi konsultasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanyakan kendala yang terjadi atas permohonan KI milik mereka.
Pemeriksa Merek Ahli Muda Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa pada sesi konsultasi mengenai merek, beberapa pemohon belum terlalu memahami proses pendaftaran merek.
"Ada pemohon yang datang dan mengaku sudah punya produk dan merek tapi belum mendaftarkan mereknya atau ada juga yang sudah mendaftar tetapi melalui jalur yang difasilitasi suatu instansi. Setelah difasilitasi, banyak yang tidak tahu kelanjutan proses pendaftaran merek mereka sampai mana. Melalui konsultasi ini, kita berikan pengertian dan pemahaman," ujar Agus.
Oleh karena itu, penyelenggaran MIC sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengajuan permohonan KI sehingga ke depan semakin banyak masyarakat Papua Barat yang mendaftarkan KI milik mereka. (SYL/kad)
TAGS
#Mobile IP ClinicLIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
