DJKI Berikan Pemahaman Data Substantif Desain Industri di Perguruan Tinggi

Surabaya - Sebagai salah satu jenis Kekayaan Intelektual (KI), Desain Industri merupakan hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang dapat dilindungi hak kepemilikannya. Untuk itu perlu diperhatikan juga panduan teknis pengajuan penyiapan data permohonan desain industri dengan baik dan benar.

Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar kegiatan Workshop Penyiapan Data Substantif Permohonan Desain Industri untuk Perguruan Tinggi di Hotel Doubletree Surabaya, Senin, 12 Juni 2023.

“Setiap permohonan akan melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian permohonan tersebut, baik secara administratif maupun substantif,” ujar Pelaksana Tugas Koordinator Pemeriksaan Desain Industri Syahdi Hadiyanto pada sambutannya.

Dalam pemeriksaan permohonan, aspek substantif memiliki porsi yang krusial karena sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu permohonan untuk mendapatkan hak desain industrinya. Untuk itu permohonan desain industri yang diajukan tersebut harus dapat memenuhi definisi desain industri yang memiliki nilai kebaruan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

“DJKI dalam hal ini melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mencoba melakukan kegiatan berupa pertemuan interaktif yang diharapkan mampu memberikan satu hasil maksimal  kepada para stakeholder dalam penyiapan data permohonan desain industrinya.” kata Syahdi.

“Kegiatan ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DJKI sekaligus mendekatkan diri dengan stakeholder di daerah,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Imam Jauhari menyampaikan bahwa setiap tahunnya pengajuan permohonan Desain Industri di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu pesat.

“Menurut data permohonan Desain Industri pada tahun 2021 sejumlah 580, dan pada tahun 2022 meningkat tajam menjadi 853. Lalu pada tahun 2023 sampai dengan bulan Mei sudah ada 300 permohonan, sehingga dapat kita cermati bahwa permohonan Desain industri mengalami peningkatan tiap tahunnya,” ujar Imam.

Peningkatan ini harus selalu didorong oleh DJKI dan perguruan tinggi yang notabenenya merupakan salah satu lembaga penghasil karya intelektual di Indonesia.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh manfaat dan tambahan pengetahuan terkait penyiapan data substansi desain industri langsung dari narasumber serta dapat ditularkan kepada mahasiswa keluarga atau masyarakat umum agar dalam penyiapan data substansi desain industri ke depannya akan semakin lebih baik,” pungkas Imam.

Sebagai informasi tambahan peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 65 orang yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Kristen Petra Surabaya. HAB/KAD



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya