DJKI Berikan Delapan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Yogyakarta
Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly sangat konsen memperjuangkan kepentingan Indonesia untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal (KIK) atas warisan budaya yang dimiliki setiap daerah agar tidak diklaim ataupun dieksploitasi pihak asing.
Dalam mendukung upaya pelindungan KIK tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu membuat langkah strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.
“Pusat Data Nasional KIK untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia,” ucap Razilu saat mengisi acara Diseminasi Dan Promosi Hak Cipta Bidang Performing Art di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada hari Jumat, 11 Maret 2022.
Menurutnya, pelindungan KIK tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga sebagai potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan yang paling penting adalah untuk identitas bangsa.
“Di tahun 2022, DJKI memiliki program kerja penyusunan peta potensi ekonomi KIK. Di mana diharapkan program ini mampu mengidentifikasi bahwa adanya inventarisasi data KIK dapat menjadi data awal untuk pemetaan potensi ekonomi dari sektor KIK,” ungkap Razilu.
Razilu menuturkan, salah satu rezim kepemilikan KIK yang jelas telah memiliki potensi ekonomi misalnya pada produk yang berbasis pada potensi geografis Indonesia yang kemudian dikenal sebagai indikasi geografis (IG).
Dia mencontohkan, kopi Gayo dari Aceh menjadi produk IG pertama Indonesia yang di terima di Uni Eropa. Dari sisi harga, sebelum kopi Gayo terdaftar di DJKI, hanya di hargai sebesar Rp50 ribu per kilogramnya. Namun setelah terdaftar, harga per kilonya meningkat menjadi Rp120 ribu.
"Potensi KIK lainnya yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, seperti Kain Endek Bali dapat menjadi nation branding bagi Bangsa Indonesia. Di mana Kain Endek Bali pernah menjadi pilihan rumah mode Christian Dior saat Paris Fashion Week 2021,” ujar Razilu.
Mengingat besarnya manfaat potensi KIK untuk meningkatkan perekomonian nasional, Razilu mengajak kepada para pimpinan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi wilayahnya masing-masing.
“Kemudian bersama-sama melindungi kekayaan intelektual tersebut serta menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi,” pungkas razilu.
Pada kesempatan yang sama, Plt Dirjen KI menyerahkan 8 (delapan) surat pencatatan KIK asal Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Andong Yogyakarta, Bedhaya Semang, Beksan Floret, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Langen Toyo, Sholawat Maulud Jawi, Rasulan, dan Krumpyung.
Selain itu, Razilu juga memberikan sertifikat merek ‘100% Jogja’ dan surat pencatatan ciptaan ‘Lembayung Senja di Jogja’.
Dalam mendukung upaya pelindungan KIK tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu membuat langkah strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.
“Pusat Data Nasional KIK untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia,” ucap Razilu saat mengisi acara Diseminasi Dan Promosi Hak Cipta Bidang Performing Art di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada hari Jumat, 11 Maret 2022.
Menurutnya, pelindungan KIK tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga sebagai potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan yang paling penting adalah untuk identitas bangsa.
“Di tahun 2022, DJKI memiliki program kerja penyusunan peta potensi ekonomi KIK. Di mana diharapkan program ini mampu mengidentifikasi bahwa adanya inventarisasi data KIK dapat menjadi data awal untuk pemetaan potensi ekonomi dari sektor KIK,” ungkap Razilu.
Razilu menuturkan, salah satu rezim kepemilikan KIK yang jelas telah memiliki potensi ekonomi misalnya pada produk yang berbasis pada potensi geografis Indonesia yang kemudian dikenal sebagai indikasi geografis (IG).
Dia mencontohkan, kopi Gayo dari Aceh menjadi produk IG pertama Indonesia yang di terima di Uni Eropa. Dari sisi harga, sebelum kopi Gayo terdaftar di DJKI, hanya di hargai sebesar Rp50 ribu per kilogramnya. Namun setelah terdaftar, harga per kilonya meningkat menjadi Rp120 ribu.
"Potensi KIK lainnya yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, seperti Kain Endek Bali dapat menjadi nation branding bagi Bangsa Indonesia. Di mana Kain Endek Bali pernah menjadi pilihan rumah mode Christian Dior saat Paris Fashion Week 2021,” ujar Razilu.
Mengingat besarnya manfaat potensi KIK untuk meningkatkan perekomonian nasional, Razilu mengajak kepada para pimpinan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi wilayahnya masing-masing.
“Kemudian bersama-sama melindungi kekayaan intelektual tersebut serta menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi,” pungkas razilu.
Pada kesempatan yang sama, Plt Dirjen KI menyerahkan 8 (delapan) surat pencatatan KIK asal Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Andong Yogyakarta, Bedhaya Semang, Beksan Floret, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Langen Toyo, Sholawat Maulud Jawi, Rasulan, dan Krumpyung.
Selain itu, Razilu juga memberikan sertifikat merek ‘100% Jogja’ dan surat pencatatan ciptaan ‘Lembayung Senja di Jogja’.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Selenggarakan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Kemenyan Tapanuli Utara Secara Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum melaksanakan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ‘Kemenyan Tapanuli Utara’ secara daring pada Kamis, 3 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJKI mempercepat pelindungan hukum produk unggulan daerah sekaligus mendorong efisiensi layanan publik berbasis digital.
Jumat, 4 Juli 2025
Pemeriksaan Substantif Secara Daring untuk Percepat Layanan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI memperkenalkan inovasi pemeriksaan substantif secara daring untuk permohonan indikasi geografis. Terobosan ini bertujuan untuk mendorong percepatan layanan sekaligus memperluas jangkauan pelindungan produk unggulan daerah.
Kamis, 3 Juli 2025
DJKI Perdana Gelar Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis “Pisang Mas Kirana Lumajang” Secara Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, melaksanakan pemeriksaan substantif perdana terhadap permohonan Indikasi Geografis “Pisang Mas Kirana Lumajang” secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKI dalam mempercepat proses pelindungan Indikasi Geografis serta mendorong efisiensi layanan publik berbasis digital.
Selasa, 1 Juli 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Tumbuhkan Nilai Sportivitas, Kemenkum Selenggarakan Kompetisi Olahraga
Jumat, 4 Juli 2025
DJKI Selenggarakan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Kemenyan Tapanuli Utara Secara Daring
Jumat, 4 Juli 2025
DJKI Dorong Pemanfaatan Merek Kolektif untuk Penguatan Produk Unggulan Daerah
Jumat, 4 Juli 2025
