Dirjen KI Minta Peran Kantor Wilayah Untuk Tingkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Jakarta - Tahun depan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mencanangkan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai target capaian.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja Kemenkumham yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Selasa (20/11/2019).
Freddy juga meminta kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi untuk dapat saling bahu membahu dan bersinergi untuk mensosialisasikan pentingnya mencatatkan KIK yang dimiliki Indonesia.
“Kalau dulu pakai target-target, Kakanwil dapat satu target, sekarang kita guyuban karena itu harapan dari Pak Jokowi,” ujar Freddy Harris.
Dalam setiap inovasi, tentunya memiliki unsur hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Karenanya penegakkan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pihak terkait, seperti dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan.
“Inilah yang kami minta nanti di wilayah, penegakkan hukum inilah yang harus dilakukan karena ini jadi target Kinerja. Nanti Kita akan melakukan koordinasi dengan Polda, Bareskrim, Jampidsus dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar,” Freddy menjelaskan.
Selain itu, Freddy Harris mengatakan akan terus meningkatkan sistem filing database kekayaan intelektual dengan harapan permohonan kekayaan intelektual terus meningkat, khususnya yang berasal dari domestik.
Peran Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada pelindungan hak kekayaan intelektual atas setiap karya yang dibuat.
Karenanya, Freddy meminta seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham untuk terus gencar mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, mulai dari hak cipta, merek produk, desain industri kemasan makanan, maupun inovasi paten.
“Di sekitar kita, banyak kekayaan intelektualnya. Ini yang jarang didaftarkan jadi tolong distimulus yang seperti ini,” ucapnya.
Ia mencontohkan, di daerah-daerah banyak menjual makanan ataupun buah-buahan yang dijual dengan harga murah karena tidak dikemas dengan menarik.
“Itu karena bungkusnya sederhana maka dia tetap murah,” tegas Freddy.
Sebagai informasi, dalam rangkaian rapat kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham akhir tahun ini, dilakukan evaluasi terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham.
Untuk itu, Pimpinan Tinggi Pratama DJKI mengevaluasi target kinerja semester II yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.
Diantaranya Sekretaris Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Reynhard P. Silitonga.
Selanjutnya, mereka mendengarkan dan mendiskusikan rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk tahun 2020 mendatang dalam memajukan kekayaan intelektual di daerah.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja Kemenkumham yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Selasa (20/11/2019).
Freddy juga meminta kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi untuk dapat saling bahu membahu dan bersinergi untuk mensosialisasikan pentingnya mencatatkan KIK yang dimiliki Indonesia.
“Kalau dulu pakai target-target, Kakanwil dapat satu target, sekarang kita guyuban karena itu harapan dari Pak Jokowi,” ujar Freddy Harris.
Dalam setiap inovasi, tentunya memiliki unsur hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Karenanya penegakkan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pihak terkait, seperti dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan.
“Inilah yang kami minta nanti di wilayah, penegakkan hukum inilah yang harus dilakukan karena ini jadi target Kinerja. Nanti Kita akan melakukan koordinasi dengan Polda, Bareskrim, Jampidsus dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar,” Freddy menjelaskan.
Selain itu, Freddy Harris mengatakan akan terus meningkatkan sistem filing database kekayaan intelektual dengan harapan permohonan kekayaan intelektual terus meningkat, khususnya yang berasal dari domestik.
Peran Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada pelindungan hak kekayaan intelektual atas setiap karya yang dibuat.
Karenanya, Freddy meminta seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham untuk terus gencar mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, mulai dari hak cipta, merek produk, desain industri kemasan makanan, maupun inovasi paten.
“Di sekitar kita, banyak kekayaan intelektualnya. Ini yang jarang didaftarkan jadi tolong distimulus yang seperti ini,” ucapnya.
Ia mencontohkan, di daerah-daerah banyak menjual makanan ataupun buah-buahan yang dijual dengan harga murah karena tidak dikemas dengan menarik.
“Itu karena bungkusnya sederhana maka dia tetap murah,” tegas Freddy.
Sebagai informasi, dalam rangkaian rapat kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham akhir tahun ini, dilakukan evaluasi terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham.
Untuk itu, Pimpinan Tinggi Pratama DJKI mengevaluasi target kinerja semester II yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.
Diantaranya Sekretaris Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Reynhard P. Silitonga.
Selanjutnya, mereka mendengarkan dan mendiskusikan rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk tahun 2020 mendatang dalam memajukan kekayaan intelektual di daerah.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
