Dirjen KI Minta Peran Kantor Wilayah Untuk Tingkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Jakarta - Tahun depan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mencanangkan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai target capaian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja Kemenkumham yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Selasa (20/11/2019).

Freddy juga meminta kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi untuk dapat saling bahu membahu dan bersinergi untuk mensosialisasikan pentingnya mencatatkan KIK yang dimiliki Indonesia.

“Kalau dulu pakai target-target, Kakanwil dapat satu target, sekarang kita guyuban karena itu harapan dari Pak Jokowi,” ujar Freddy Harris.

Dalam setiap inovasi, tentunya memiliki unsur hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Karenanya penegakkan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pihak terkait, seperti dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan.

“Inilah yang kami minta nanti di wilayah, penegakkan hukum inilah yang harus dilakukan karena ini jadi target Kinerja. Nanti Kita akan melakukan koordinasi dengan Polda, Bareskrim, Jampidsus dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar,” Freddy menjelaskan.

Selain itu, Freddy Harris mengatakan akan terus meningkatkan sistem filing database kekayaan intelektual dengan harapan permohonan kekayaan intelektual terus meningkat, khususnya yang berasal dari domestik.

Peran Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada pelindungan hak kekayaan intelektual atas setiap karya yang dibuat.

Karenanya, Freddy meminta seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham untuk terus gencar mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, mulai dari hak cipta, merek produk, desain industri kemasan makanan, maupun inovasi paten.

“Di sekitar kita, banyak kekayaan intelektualnya. Ini yang jarang didaftarkan jadi tolong distimulus yang seperti ini,” ucapnya.

Ia mencontohkan, di daerah-daerah banyak menjual makanan ataupun buah-buahan yang dijual dengan harga murah karena tidak dikemas dengan menarik.

“Itu karena bungkusnya sederhana maka dia tetap murah,” tegas Freddy.

Sebagai informasi, dalam rangkaian rapat kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham akhir tahun ini, dilakukan evaluasi terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham.

Untuk itu, Pimpinan Tinggi Pratama DJKI mengevaluasi target kinerja semester II yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.

Diantaranya Sekretaris Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Reynhard P. Silitonga.

Selanjutnya, mereka mendengarkan dan mendiskusikan rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk tahun 2020 mendatang dalam memajukan kekayaan intelektual di daerah.

Penulis: DAW
Editor: KAD


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.

Rabu, 11 Juni 2025

Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.

Selasa, 10 Juni 2025

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya