Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Jakarta - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
