Didatangi Tim Survei Kemenpan RB, DJKI Siap Bebas Pungli
Jakarta - Tim Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan survei penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (12/11/2019).
Dalam kunjungannya Tim Survei Kemenpan RB yang terdiri dari dua orang tersebut mendatangi Loket Layanan DJKI. Mereka didampingi Kepala Bagian Keuangan Junarlis dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rani Nuradi serta Pejabat Pengawas di unit teknis DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB ingin memastikan bahwa pelayanan DJKI sudah bersih dari pungli.
Usai memantau loket, Tim Survei Kemnpan RB menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tata kelola yang sudah dilakukan DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB menyarankan untuk meningkatkan kampanye terkait zona integritas di setiap ruang yang dimiliki DJKI seperti menampilkan gambar anti korupsi, stop pungli.
Selain itu, mereka juga meminta masukan dari masyarakat terkait kinerja melalui survei layanan publik untuk memastikan indeks tersebut sudah benar dan sesuai.
Masukan tersebut dijadikan rujukan DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Penulis: DAW
Editor: KAD
Dalam kunjungannya Tim Survei Kemenpan RB yang terdiri dari dua orang tersebut mendatangi Loket Layanan DJKI. Mereka didampingi Kepala Bagian Keuangan Junarlis dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rani Nuradi serta Pejabat Pengawas di unit teknis DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB ingin memastikan bahwa pelayanan DJKI sudah bersih dari pungli.
Usai memantau loket, Tim Survei Kemnpan RB menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tata kelola yang sudah dilakukan DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB menyarankan untuk meningkatkan kampanye terkait zona integritas di setiap ruang yang dimiliki DJKI seperti menampilkan gambar anti korupsi, stop pungli.
Selain itu, mereka juga meminta masukan dari masyarakat terkait kinerja melalui survei layanan publik untuk memastikan indeks tersebut sudah benar dan sesuai.
Masukan tersebut dijadikan rujukan DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
