Delegasi Indonesia Ikuti Perundingan Putaran Kedua Indonesia-EAEU FTA

Jakarta - Delegasi Indonesia kembali mengikuti Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU) Free Trade Agreement Working (FTA) Intellectual Property Chapter yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2023. Perundingan yang diadakan secara hybrid di Hotel Harris Tebet, Jakarta kali ini merupakan perundingan putaran ke-2. 

Perundingan ini bertujuan untuk membahas draf teks perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan EAEU, khususnya mengenai kekayaan intelektual (KI). EAEU sendiri merupakan gabungan dari lima negara yang berada di kawasan Eurasia yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

“Perundingan I-EAEU ini akan membahas bab terkait KI dalam 23 pasal yang merupakan usulan dari EAEU. Pasal-pasal tersebut akan kita diskusikan bersama satu-persatu sehingga akan dapat disepakati oleh kedua belah pihak,” jelas Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Marchienda Werdany selaku Lead Negotiator dari pihak Indonesia.

Perundingan ke-2 ini akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa pasal yang masih belum dibahas pada pertemuan sebelumnya antara lain terkait Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dan pasal-pasal lainnya.

“Pada putaran kali ini, ada beberapa pasal yang telah disepakati bersama seperti pada pasal 16 mengenai Layout Designs of Integrated Circuits dan pasal 17 mengenai Protection Against Unfair Competition. Sedangkan ada beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi dan harus didiskusikan lebih lanjut seperti pada pasal 13 mengenai Plant Varieties, lalu pasal 14 mengenai Patents for inventions and utility models, serta pasal 18 Mengenai Enforcement of Intellectual Property Rights,” ujar Marchienda.

“Dengan adanya perundingan ini diharapkan dapat menghasilkan kerja sama perdagangan yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia khususnya di bidang KI dan sebagai pembuka jalan serta peluang bagi perdagangan yang lebih luas antara pelaku bisnis indonesia dan EAEU,” lanjut Marchienda.

Sebagai informasi, Lead Negotiator Perundingan Putaran Kedua Working Group Intellectual Property Rights (WG IPR) dari pihak EAEU adalah Deputy Head of Division for Analytics and Interaction with Business Community, Trade Policy Department Kira Danilcheva. Selain itu, turut hadir perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Sebelumnya, perundingan putaran pertama I-EAEU telah dilaksanakan pada bulan April 2023 lalu di Jakarta. (Arm/Kad)

 



LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya