Delegasi DJKI Lakukan Courtesy Call dengan Dubes RI Bahas Persiapan Kerja Sama dengan Kantor KI Swiss
Bern - Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo lakukan courtesy call dengan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss Muliaman D. Hadad di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Jenewa, Swiss. Pada pertemuan tersebut dilakukan penjajakan kerja sama dengan kantor kekayaan intelektual Swiss (IPI) pada Senin, 5 September 2022.
Pembahasan tersebut diantaranya terkait penjajakan kerja sama di bidang penegakan hukum, pelatihan indikasi geografis (IG), technical assistance untuk pemeriksa paten dan merek, serta penanganan e- commerce untuk membantu masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) dalam memasarkan produk – produk IG.
“Terima kasih atas diterimanya delegasi Indonesia oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss yang sudah mempersiapkan pertemuan dengan stakeholder DJKI di Bern, Swiss,” ujar Anom.
DJKI memiliki peran serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI). Anom menyampaikan bahwa agenda pertemuan selanjutnya ialah akan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara DJKI dan WIPO di Jenewa pada bulan November.
“Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pembentukan IP Academy yang merupakan program unggulan untuk meningkatkan pemahaman akan KI di tingkat universitas, UKM serta start up,” jelas Anom.
Muliaman D. Hadad mengatakan saat ini Swiss masuk ke dalam lima besar pendaftaran paten terbanyak versi Global Inovasi Index. Sehingga keberlanjutan kerja sama di bidang KI dengan Swiss perlu di dorong untuk menjadikan DJKI sebagai World Class IP Office.
“Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempererat kerja sama dalam menangani pelanggaran di bidang KI,” tutur Muliaman.
Dalam diskusi bersama Dubes menyampaikan bahwa saat ini peran DJKI di Indonesia sangatlah penting bukan saja dalam perlindungan KI semata untuk paten, merek, hak cipta dan desain industri. Namun diperlukan juga peran Indonesia di organisasi internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai DJKI yang berpotensi untuk masuk di organisasi internasional seperti WIPO.
“Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi pegawai DJKI di tingkat internasional dalam struktur organisasi WIPO,” tambah Muliaman.Dalam pertemuan tersebut Muliaman juga menyarankan agar satuan tugas (satgas) IP Task Force menjajaki kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya untuk menangani peredaran produk palsu di e-commerce. Mengingat OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang terjadi melalui e-commerce. (DES/SYL)
Pembahasan tersebut diantaranya terkait penjajakan kerja sama di bidang penegakan hukum, pelatihan indikasi geografis (IG), technical assistance untuk pemeriksa paten dan merek, serta penanganan e- commerce untuk membantu masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) dalam memasarkan produk – produk IG.
“Terima kasih atas diterimanya delegasi Indonesia oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Pemerintah Swiss yang sudah mempersiapkan pertemuan dengan stakeholder DJKI di Bern, Swiss,” ujar Anom.
DJKI memiliki peran serta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI). Anom menyampaikan bahwa agenda pertemuan selanjutnya ialah akan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara DJKI dan WIPO di Jenewa pada bulan November.
“Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pembentukan IP Academy yang merupakan program unggulan untuk meningkatkan pemahaman akan KI di tingkat universitas, UKM serta start up,” jelas Anom.
Muliaman D. Hadad mengatakan saat ini Swiss masuk ke dalam lima besar pendaftaran paten terbanyak versi Global Inovasi Index. Sehingga keberlanjutan kerja sama di bidang KI dengan Swiss perlu di dorong untuk menjadikan DJKI sebagai World Class IP Office.
“Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempererat kerja sama dalam menangani pelanggaran di bidang KI,” tutur Muliaman.
Dalam diskusi bersama Dubes menyampaikan bahwa saat ini peran DJKI di Indonesia sangatlah penting bukan saja dalam perlindungan KI semata untuk paten, merek, hak cipta dan desain industri. Namun diperlukan juga peran Indonesia di organisasi internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai DJKI yang berpotensi untuk masuk di organisasi internasional seperti WIPO.
“Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi pegawai DJKI di tingkat internasional dalam struktur organisasi WIPO,” tambah Muliaman.Dalam pertemuan tersebut Muliaman juga menyarankan agar satuan tugas (satgas) IP Task Force menjajaki kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya untuk menangani peredaran produk palsu di e-commerce. Mengingat OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang terjadi melalui e-commerce. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
