Dari R.M. Mahaji Hingga Mars Bergerak, Kalsel Miliki Banyak Potensi KI

Banjarmasin - Menyusul Cabe Rawit Hiyung Tapin dari Kalimantan Selatan (Kalsel), sejumlah kekayaan intelektual (KI) yang berasal dari Kalsel turut mendapatkan surat pencatatan dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Penyerahan ini dilaksanakan sebagai salah satu dari rangkaian acara Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak di Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalsel pada 4 s.d. 7 Juli 2022.

Adapun sertifikat KI yang diserahkan berupa sertifikat merek R.M. Mahaji milik Hj. Helna, delapan sertifikat merek milik Syafwah Group, Sertifikat Warna Permata milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Banjar Martapura, dan 15 sertifikat paten dari Universitas Lambung Mangkurat.



Selanjutnya diserahkan pula sembilan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) yang terdiri dari Tradisi Mambari Maras, Beras Hitam Gaib, Durian Mahrawin Malutu, Kacang Nagara, Talas Loksado, Kasturi, Kemiri, Ubi Nagara, Durian Maharawin Hamak dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, satu surat pencatatan KIK untuk Nanas Solangai Tabalong dari Kabupaten Tabalong, dan surat pencatatan KIK untuk Pisang Tundang dari Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu juga diserahkan surat pencatatan ciptaan atas aplikasi Silaki dari Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, surat pencatatan ciptaan atas aplikasi Clean 20 dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Banjarmasin, serta surat pencatatan ciptaan atas Mars Bergerak karya dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Saya merasa sangat bahagia, rasanya seperti mendapat durian runtuh, karena lagu Mars Bergerak ini mendapatkan hak cipta,” ungkap pria yang akrab dipanggil Paman Birin ini.

“Dengan dicatatnya lagu ini sebagai KI Banua, semoga dapat memberikan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat agar terus berinovasi dan berkarya,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasinya sekaligus menyerahkan secara langsung surat pencatatan tersebut kepada Paman Birin.

“Ini sebuah pengakuan terhadap KI beliau, kami berikan ini untuk menambah semangat juang untuk Kalsel bergerak lebih maju,” ucap Iwan.

Iwan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalsel untuk saling bekerjasama dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan KI yang sudah mendapatkan sertifikat atau surat pencatatan agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.



Penyerahan sertifikat dan surat pencatatan ini turut menambah jumlah permohonan KI di wilayah Kalsel yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi, sehingga pada semester I tahun 2022, jumlah permohonan KI sudah mencapai lebih dari 300 permohonan.

“Kita harapkan nanti di akhir tahun, kita bisa mendaftarkan lebih dari 700 permohonan,” harap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi. (daw/dit)


LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya