Ciptakan Pemimpin Masa Depan Kemenkum yang Ideal dan Visioner

Depok - Salah satu langkah menjadi pemimpin masa depan (future leader) yang ideal adalah harus memiliki pemikiran yang visioner, yakni memiliki pandangan dan rencana dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, terdapat tujuh kriteria untuk menjadi pemimpin yang ideal.

“Agar menjadi pemimpin masa depan yang ideal, kita harus memiliki sifat jujur, kreatifitas yang tinggi, tidak sekedar memberi perintah namun juga harus memberi contoh,” kata Edward saat membuka Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun Anggaran 2025.

Sementara empat kriteria lainnya adalah seorang pemimpin harus mau menerima kritik dan saran, memiliki kemampuan retorika (keahlian berkomunikasi), terbuka dengan berbagi ide serta gagasan baru, dan memiliki critical thinking (berpikir kritis).

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju, lanjut pria yang sering disapa Eddy ini, para pemimpin masa depan dapat dicapai salah satunya dengan membangun SDM yang kompeten dan berkarakter.

“Pemimpin masa depan itu adalah orang yang memiliki komitmen, yang diharapkan dapat menghasilkan individu-individu yang produktif, memberikan manfaat, serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan professional,” ujar Eddy pada Kamis, 20 Februari 2025 di BPSDM

Disamping itu, kata akademisi dan profesor hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, diharapkan para peserta kegiatan yang terdiri dari pimpinan tinggi, pejabat fungsional ahli utama, dan kepala balai diklat, mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dalam menggerakkan organisasi.

“Tujuan utama dari kegiatan ini sesungguhnya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kedisiplinan, serta mampu bersama-sama jajarannya untuk mewujukan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang sama,” kata Eddy di Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum, Depok.

Eddy berpesan untuk bersama-sama menjaga kekompakan, serta menjalin komunikasi yang baik, tak hanya kepada sesama peserta, namun juga kepada penyelenggara dan tenaga pengajar.

“Bangunlah suasana dan proses belajar yang efektif. Saya berharap kepada seluruh peserta pelatihan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh dedikasi dan kesungguhan,” pungkasnya

Sementara itu Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan kegiatan yang dihelat selama tiga hari 20–22 Februari 2025 ini dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita Program Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024-2029, yaitu memperkuat pengembangan SDM.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pemimpin yang disiplin dan berintegritas dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, serta mampu bekerja dalam tim menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam mendukung Asta Cita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda,dan penyandang disabilitas.

Dilaksanakan secara sederhana di BPSDM Hukum, kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan peran dan fungsi di lingkungan Kemenkum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Razilu, jajaran Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, Sekretaris DJKI Andrieansjah, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Yasmon, Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati serta Direktur Penegakan Hukum Ari Ardian Rishadi.

 



TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya