Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Hukum dan HAM
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis selama empat hari di Hotel Novotel Tangerang.
Pentingnya pengelolaan arsip atau dokumen di suatu instansi tidak dapat dipandang sebalah mata, terlebih terkait arsip di instansi pemerintahan. Dokumen tersebut perlu dikelola secara benar dalam penataannya oleh pejabat fungsional arsiparis.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), R. Natanegara bahwa pengarsipan menjadi penting karena memiliki kegunaan sebagai bukti suatu aktivitas dan kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Pengarsipan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu dokumentasi”, ujar R. Natanegara dalam sambutan acara, Senin (1/10/2018).
Bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk menambah wawasan dan ilmu pejabat tim penilai sehingga mampu mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh arsiparis, serta sebagai bahan pertimbangan pejabat pembina kepegawaian dlam pengembangan aparatur sipil negara (ASN).
Seorang arsiparis perlu mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi, terlebih dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung pengelolaannya.
Pentingnya pengelolaan arsip atau dokumen di suatu instansi tidak dapat dipandang sebalah mata, terlebih terkait arsip di instansi pemerintahan. Dokumen tersebut perlu dikelola secara benar dalam penataannya oleh pejabat fungsional arsiparis.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), R. Natanegara bahwa pengarsipan menjadi penting karena memiliki kegunaan sebagai bukti suatu aktivitas dan kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Pengarsipan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu dokumentasi”, ujar R. Natanegara dalam sambutan acara, Senin (1/10/2018).
Bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk menambah wawasan dan ilmu pejabat tim penilai sehingga mampu mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh arsiparis, serta sebagai bahan pertimbangan pejabat pembina kepegawaian dlam pengembangan aparatur sipil negara (ASN).
Seorang arsiparis perlu mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi, terlebih dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung pengelolaannya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
