Bantu Pendaftaran KI bagi Arek Malang, DJKI Lanjutkan Mobile Intellectual Property Clinic di Kantor Bakorwil III

Malang – Para pengusaha serta pemilik UMKM di Kota Malang dan sekitarnya mengapresiasi kegiatan lanjutan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Jawa Timur yang berlangsung di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III (Bakorwil III) Malang pada 11 Agustus 2022. Selain mensosialisasikan kekayaan intelektual (KI), MIC ini juga menghadirkan pelayanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI bagi masyarakat.

Salah satunya adalah Rima Zuraida, pemilik merek fashion bernama Falasifa ini berencana melakukan re-branding dan mengembangkan usahanya. Sehingga dia datang untuk mengkonsultasikan pendaftaran merek untuk logo barunya sekaligus mendaftarkan desain industri untuk produknya.

“Dulu saya memakai jasa konsultan untuk mengurus merek, ternyata sekarang pendaftaran merek bisa dilakukan sendiri. Caranya cukup mudah dan biayanya terjangkau bagi UMKM,” puji Rima. Rima juga mengatakan banyak mendapatkan banyak ilmu baru sehingga bisa lebih memahami KI serta prosedur pendaftarannya.

Pemeriksa Merek Madya DJKI Luther yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan bahwa pelindungan merek merupakan pondasi penting bagi suatu usaha. “Merek sebagai identitas suatu produk berfungsi sebagai jaminan mutu, nilai tambah produk, mencitrakan reputasi, sekaligus intangible asset,” jelas Luther.



Senada dengan hal ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Subianta Mandala mengingatkan para pengusaha dan pemilik UMKM untuk segera mendaftarkan mereknya karena pendaftaran merek menganut sistem first to file. “Artinya pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan mereknya ke DJKI akan menjadi pihak yang berhak mendapatkan merek tersebut,” kata Subianta.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membuka klinik layanan KI di semua Kantor Bakorwil. “Jika mengalami kendala dalam pendaftaran KI, Anda bisa datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur atau mengunjungi klinik KI di Bakorwil untuk mendapatkan pendampingan,” tambah Subianta.



Sebagai informasi MIC di Provinsi Jawa Timur ini terselenggara karena kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur. MIC merupakan salah satu program unggulan DJKI di tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Kegiatan ini bertujuan sebagai booster peningkatan jumlah permohonan KI, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI baik yang personal maupun komunal. Harapannya MIC mampu mengakselerasi KI untuk menjadi salah satu pilar penopang pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Rangkaian kegiatan MIC Provinsi Jawa Timur diawali pada 9 Agustus 2022 di Royal Plaza Surabaya, dilanjutkan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 10 Agustus 2022, Kantor Bakorwil III Malang pada 11 Agustus 2022, serta Universitas Brawijaya pada 12 Agustus 2022.


LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya