Bahas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Delegasi Indonesia Temui Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa Swiss
Jenewa, Swiss - Untuk pertama kalinya Indonesia akan hadir dalam keikutsertaan pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Sebelum menghadiri pertemuan di WIPO esok hari, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan kunjungan kerja dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Dalam kunjungannya, delegasi Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh PTRI Jenewa, Febrian A Ruddyad. Dihadapan Dubes PTRI, Anom Wibowo selaku pimpinan delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Dikatakan bahwa saat ini Indonesia mempunyai satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Pembentukan Satgas tersebut dimaksudkan agar adanya penegakan hukum KI yang terintegrasi. Tujuannya agar dapat memberikan citra yang positif dalam penegakan hukum KI dimata internasional,” kata Anom di Kantor PTRI Jenewa, Swiss, Selasa, 30 Agustus 2022 waktu setempat.
Anom juga mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ACE meeting menjadi sangat penting karena Indonesia akan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terkait tindak pidana KI, khususnya mengenai pelanggaran KI yang terjadi melalui internet di negara-negara anggota WIPO.
“Sekaligus ini menjadi ajang diplomasi untuk mendapatkan bantuan teknis pelatihan penegakan hukum melalui Side Meeting dengan negara anggota WIPO,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Febrian A Ruddyad menyatakan dukungannya kepada delegasi Indonesia yang telah berusaha membentuk Satgas penanggulangan pelanggaran KI dan kesediaan menghadiri undangan WIPO pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan KI.
“Untuk melakukan penegakan hukum KI yang efektif di Indonesia, saran saya harus terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga dan perlu dilakukan terobosan dengan membuat SKB (surat kesepakatan bersama),” ujar Febrian.
Menurutnya, adanya SKB ini akan memperkuat komitmen antar kementerian lembaga penegak hukum KI tersebut, sekalipun setiap institusinya memiliki kewenangan penegakan yang berbeda-beda.
“Hal ini seringkali masih menjadi sorotan negara asing melihat penegakan hukum KI di Indonesia, dan ini sebagai upaya meningkatkan citra yang positif dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia,” pungkas Febrian.
Diketahui, penanganan pelanggaran KI di Indonesia merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen agar terhindar dari peredaran barang palsu maupun peredaran produk ilegal.
Selain itu, tindakan tegas dalam menangani pelanggaran KI di Indonesia merupakan bukti komitmen pemerintah yang berupaya keluar dari status Priority Watch List (PWL) karena dianggap memiliki tingkat pelanggaran KI yang cukup berat oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Sebelum menghadiri pertemuan di WIPO esok hari, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan kunjungan kerja dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Dalam kunjungannya, delegasi Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh PTRI Jenewa, Febrian A Ruddyad. Dihadapan Dubes PTRI, Anom Wibowo selaku pimpinan delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Dikatakan bahwa saat ini Indonesia mempunyai satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Pembentukan Satgas tersebut dimaksudkan agar adanya penegakan hukum KI yang terintegrasi. Tujuannya agar dapat memberikan citra yang positif dalam penegakan hukum KI dimata internasional,” kata Anom di Kantor PTRI Jenewa, Swiss, Selasa, 30 Agustus 2022 waktu setempat.
Anom juga mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ACE meeting menjadi sangat penting karena Indonesia akan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terkait tindak pidana KI, khususnya mengenai pelanggaran KI yang terjadi melalui internet di negara-negara anggota WIPO.
“Sekaligus ini menjadi ajang diplomasi untuk mendapatkan bantuan teknis pelatihan penegakan hukum melalui Side Meeting dengan negara anggota WIPO,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Febrian A Ruddyad menyatakan dukungannya kepada delegasi Indonesia yang telah berusaha membentuk Satgas penanggulangan pelanggaran KI dan kesediaan menghadiri undangan WIPO pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan KI.
“Untuk melakukan penegakan hukum KI yang efektif di Indonesia, saran saya harus terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga dan perlu dilakukan terobosan dengan membuat SKB (surat kesepakatan bersama),” ujar Febrian.
Menurutnya, adanya SKB ini akan memperkuat komitmen antar kementerian lembaga penegak hukum KI tersebut, sekalipun setiap institusinya memiliki kewenangan penegakan yang berbeda-beda.
“Hal ini seringkali masih menjadi sorotan negara asing melihat penegakan hukum KI di Indonesia, dan ini sebagai upaya meningkatkan citra yang positif dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia,” pungkas Febrian.
Diketahui, penanganan pelanggaran KI di Indonesia merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen agar terhindar dari peredaran barang palsu maupun peredaran produk ilegal.
Selain itu, tindakan tegas dalam menangani pelanggaran KI di Indonesia merupakan bukti komitmen pemerintah yang berupaya keluar dari status Priority Watch List (PWL) karena dianggap memiliki tingkat pelanggaran KI yang cukup berat oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
