Saitama - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangkaian kegiatan benchmarking dengan negara Jepang mengenai pelindungan Indikasi Geografis (IG), melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah (Kanwil) The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) di Saitama, Jepang pada Selasa, 21 November 2023.
Pada kesempatan tersebut, Mr. Kanda Atsushi selaku Direktur Kanwil MAFF Saitama menjelaskan mengenai peran kanwil MAFF Saitama dalam proses pendaftaran IG. Dimana peran kanwil kanwil MAFF Saitama hanya pada proses di pra pendaftaran dan juga pasca pendaftaran IG.
“Pada pra pendaftaran, mulai dari persiapan dokumen persyaratan permohonan IG apabila pemohon yang merupakan organisasi produsen memiliki kendala dalam penyusunan dokumen maka akan diberikan bantuan oleh Asosiasi Swasta yang dapat dibantu dan dibiayai dari MAFF. Hal ini akan meminimalisir adanya penolakan/penarikan kembali permohonan IG karena dokumen persyaratan awal sudah lengkap,” ujar Kanda.
Kemudian, pada pasca pendaftaran, Kanwil MAFF akan aktif melakukan monitoring terhadap manajemen pengawasan organisasi produsen terhadap anggotanya mengenai seluruh ketentuan yang sudah disepakati dalam dokumen. Jika tidak ada ketidaksesuaian maka akan diberikan tindakan administrasi agar pemohon dapat segera memperbaiki.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menyampaikan bahwa dalam proses pendaftaran IG, penentuan karakteristik, kualitas dan reputasi produk adalah hal yang sangat penting.
“Sama hal nya dengan Jepang, di Indonesia juga suatu produk dengan reputasi dan karakteristik yang khas serta kualitas produk yang baik yang akan dilindungi dengan tanda / nama IG nya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan IG pemohon perlu menentukan karakteristik dan kualitas produk yang akan dimohonkan,” ujar Anom.
Anom juga mengatakan, dalam pelindungan IG baik Indonesia dengan Jepang memiliki tantangan yang sama yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelindungan IG.
“Pelindungan terhadap produk IG itu penting agar dapat terhindar dari praktik persaingan curang serta terhindar dari penyalahgunaan serta pelanggaran IG lainnya. Di Jepang sendiri sudah ada contoh kasus pelanggaran IG mengenai penyalahgunaan nama IG Daging Sapi Tajima sebagai salah satu produk IG yang telah terdaftar di Jepang,” lajut Anom.
Kasus bermula saat terdapat salah satu restoran di Jepang yang mengklaim menggunakan Daging Sapi Tajima dalam jenis sajian makanannya, tetapi ternyata daging yang digunakan tersebut bukan daging tajima yang sudah terdaftar. Sehingga restoran tersebut diberikan sanksi dan pengumuman kepada masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan IG yang telah dilakukan.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai contoh produk yang sudah merasakan manfaat dari pelindungan IG. Di wilayah Saitama sendiri, terdapat "Ichida Gaki" yakni produk olahan buah kesemek yang sudah memiliki pasar export ke negara-negara asia tenggara antara lain Singapura dan Vietnam, dengan terdaftar IG jumlah export nya semakin meningkat.
Selain itu ada produk "Edosaki Kabocha" yaitu labu yang setelah terdaftar IG pemasarannya makin meningkat melalui kerjasama dengan swalayan Seven Eleven yang menjual labu ini di beberapa 4 wilayah prefektur di Jepang.
Sebagai informasi, Di area kantor wilayah MAFF di Saitama sudah terdaftar 15 Indikasi Geografis yang berasal dari 6 wilayah prefektur, sedangkan 4 wilayah prefektur lainnya di Saitama belum ada IG yang terlindungi. (Arm/Syl)
Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.
Senin, 14 Juli 2025
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
Senin, 14 Juli 2025
Selasa, 15 Juli 2025
Senin, 14 Juli 2025