Bahas AI Di Sidang Umum WIPO Ke 59, Dirjen KI Ingin Ada Instrumen Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektualnya
JENEWA - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menghadiri sidang umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss.
Dalam sidang umum ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) di dunia yang semakin berkembang pesat melalui pemanfaatan teknologi.
Salah satunya dengan adanya pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau biasa di sebut artificial intelligence (AI). AI sendiri merupakan teknologi terkini yang merupakan suatu ilmu untuk merancang, membangun, dan mengonstruksi satu mesin atau program komputer hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia.
Kini banyak negara maju bersaing untuk unggul dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan tersebut, salah satunya Amerika Serikat (AS).
Dari data Studi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia WIPO menyebutkan, raksasa teknologi AS, IBM, sejauh ini memiliki portofolio paten AI terbesar dengan 8.920 hak paten. IBM mengungguli Microsoft yang memiliki 5.930 hak paten.
Melihat hal tersebut, Direktur Jenderal WIPO, Francis Gury mengatakan bahwa hal ini menjadi tantangan baru dalam mengatur substansi kebijakan pelindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan inovasi AI.
"Ini menimbulkan pertanyaan baru tentang penerapan kebijakan KI yang ada selama ini. Apakah diperlukan penyesuaian terhadap sistem KI yang lama untuk mengakomodir perkembangan inovasi KI yang semakin maju,” ujar Francis Gury saat membuka acara sidang umum WIPO.
Karena AI ini merupakan hal baru, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatur pelindungan hak kekayaan intelektualnya, maka sidang umum WIPO ke 59 kali ini menjadi wadah untuk saling bertukar fikiran dalam merancang instrument hukum pada inovasi tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung kreatifitas para inventor.
“Ini sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi melalui sistem kekayaan intelektual Internasional yang seimbang,” ujar Freddy Harris dalam pernyataannya mewakili Indonesia di Kantor Pusat WIPO, Senin (30/9/2019).
Dihadapan para delegasi dari 184 negara yang tergabung keanggotaan WIPO, Freddy Harris juga menyampaikan sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian marrakesh dan perjanjian beijing, saat ini Indonesia sedang menyelesaikan proses penerapan aturan tersebut melalui peraturan presiden.
Freddy juga mengatakan bahwa saat ini, Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pelayanan KI, dengan berhasil menyelesaikan backlog permohonan merek dan paten secara signifikan dalam kurun waktu dua tahun.
“Dalam kurun waktu 2018 sampai 2019, backlog paten berkurang dari angka 9.000 menjadi 3.000 permohonan, dan backlog merek berkurang dari angka 80.000 menjadi 30.000 permohonan,” ujar Freddy Harris.
Menurut Freddy, hal penting lainnya yang menjadi fokus Indonesia dalam pelindungan KI adalah pelindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT). Saat ini Indonesia sedang membangun pencatatan dan bank data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
“Kami berharap melalui sidang ini dapat mempercepat dan menghasilkan instrumen hukum pelindungan SDGPTEBT,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada WIPO untuk memperbarui data perjanjian perdagangan bebas yang mengandung klausul-klausul SDGPTEBT.
Diakhir pidatonya, Freddy Harris menegaskan komitmennya untuk meratifikasi perjanjian Marrakesh dan perjanjian Beijing.
Sebagai informasi, Indonesia telah mengadopsi perjanjian Marrakesh yang diimplementasikan di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melindungi hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses informasi.
Dan untuk melindungi para pelaku seni peran, Indonesia akan meratifikasi perjanjian Beijing yang mengatur tentang pelindungan hak kekayaan intelektual Audio Visual.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Dalam sidang umum ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) di dunia yang semakin berkembang pesat melalui pemanfaatan teknologi.
Salah satunya dengan adanya pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau biasa di sebut artificial intelligence (AI). AI sendiri merupakan teknologi terkini yang merupakan suatu ilmu untuk merancang, membangun, dan mengonstruksi satu mesin atau program komputer hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia.
Kini banyak negara maju bersaing untuk unggul dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan tersebut, salah satunya Amerika Serikat (AS).
Dari data Studi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia WIPO menyebutkan, raksasa teknologi AS, IBM, sejauh ini memiliki portofolio paten AI terbesar dengan 8.920 hak paten. IBM mengungguli Microsoft yang memiliki 5.930 hak paten.
Melihat hal tersebut, Direktur Jenderal WIPO, Francis Gury mengatakan bahwa hal ini menjadi tantangan baru dalam mengatur substansi kebijakan pelindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan inovasi AI.
"Ini menimbulkan pertanyaan baru tentang penerapan kebijakan KI yang ada selama ini. Apakah diperlukan penyesuaian terhadap sistem KI yang lama untuk mengakomodir perkembangan inovasi KI yang semakin maju,” ujar Francis Gury saat membuka acara sidang umum WIPO.
Karena AI ini merupakan hal baru, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatur pelindungan hak kekayaan intelektualnya, maka sidang umum WIPO ke 59 kali ini menjadi wadah untuk saling bertukar fikiran dalam merancang instrument hukum pada inovasi tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung kreatifitas para inventor.
“Ini sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi melalui sistem kekayaan intelektual Internasional yang seimbang,” ujar Freddy Harris dalam pernyataannya mewakili Indonesia di Kantor Pusat WIPO, Senin (30/9/2019).
Dihadapan para delegasi dari 184 negara yang tergabung keanggotaan WIPO, Freddy Harris juga menyampaikan sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian marrakesh dan perjanjian beijing, saat ini Indonesia sedang menyelesaikan proses penerapan aturan tersebut melalui peraturan presiden.
Freddy juga mengatakan bahwa saat ini, Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pelayanan KI, dengan berhasil menyelesaikan backlog permohonan merek dan paten secara signifikan dalam kurun waktu dua tahun.
“Dalam kurun waktu 2018 sampai 2019, backlog paten berkurang dari angka 9.000 menjadi 3.000 permohonan, dan backlog merek berkurang dari angka 80.000 menjadi 30.000 permohonan,” ujar Freddy Harris.
Menurut Freddy, hal penting lainnya yang menjadi fokus Indonesia dalam pelindungan KI adalah pelindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT). Saat ini Indonesia sedang membangun pencatatan dan bank data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
“Kami berharap melalui sidang ini dapat mempercepat dan menghasilkan instrumen hukum pelindungan SDGPTEBT,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada WIPO untuk memperbarui data perjanjian perdagangan bebas yang mengandung klausul-klausul SDGPTEBT.
Diakhir pidatonya, Freddy Harris menegaskan komitmennya untuk meratifikasi perjanjian Marrakesh dan perjanjian Beijing.
Sebagai informasi, Indonesia telah mengadopsi perjanjian Marrakesh yang diimplementasikan di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melindungi hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses informasi.
Dan untuk melindungi para pelaku seni peran, Indonesia akan meratifikasi perjanjian Beijing yang mengatur tentang pelindungan hak kekayaan intelektual Audio Visual.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#WIPOLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
