Antusiasme Pelaku Ekonomi Kreatif NTB Konsultasikan Kekayaan Intelektualnya di Mobile IP Clinic
Mataram - Antusiasme pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengikuti kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir untuk berkonsultasi terkait kekayaan intelektual (KI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Jumat, 2 September 2022.
Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang datang di kegiatan ini adalah Rahma Wira Sari. Rahma yang memiliki usaha di bidang fashion datang untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli KI terkait perubahan nama mereknya.
“Saya sudah memiliki merek ‘Uniwis Lombok’ dan berencana mengubah nama merek tersebut menjadi Uniwis saja. Karena itulah saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana prosedurnya,” ujar Rahma.
Rahma mengaku bahwa melalui MIC, ia jadi lebih mengerti tentang jenis-jenis KI. “Selama ini saya cuma tahu tentang merek, ternyata produk fashion saya bisa dilindungi desain industri dan hak ciptanya juga,” tambahnya.
Sedangkan Wulan, pemilik usaha elektronik merasa termotivasi dan terbantu setelah mengikuti kegiatan diseminasi serta konsultasi MIC ini.
“Saya sudah mengikuti MIC NTB dari pembukaan hingga hari ini. Saya menjadi lebih memahami pentingnya pelindungan merek yang saya miliki. Jangan sampai merek yang sudah saya pakai selama ini diambil oleh pihak lain. Karena itu, saya hari ini datang untuk berkonsultasi dan mendaftarkan merek saya,” ujar Wulan.
MIC NTB yang diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 September 2022 ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Pemeriksa Merek Muda DJKI Dian Febrianti menyatakan bahwa MIC merupakan upaya mendekatkan pelayanan KI kepada masyarakat di daerah, salah satunya layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI.
“Merek merupakan identitas suatu produk barang/ jasa agar memiliki pembeda dengan produk sejenis lainnya. Merek perlu segera didaftarkan karena menganut sistem first to file, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut,” jelas Dian.
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang turut hadir di kegiatan ini menyatakan bahwa DJKI sudah memberlakukan tarif khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya.
“Jika pemohon umum dikenakan biaya pendaftaran merek sebesar Rp 1.800.000,- / kelas, pemilik usaha mikro dan usaha kecil hanya membayar Rp 500.000,- / kelas. Syaratnya hanya perlu surat rekomendasi dari instansi / dinas terkait saja. Ini sangat murah sekali, karena merek terdaftar akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Razilu.
“Bukan hanya merek, KI yang lain seperti hak cipta, paten, dan desain industri juga menerapkan tarif khusus yang lebih terjangkau bagi Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintahan. Ini merupakan upaya DJKI dalam menciptakan Penerimaan Negara BUkan Pajak (PNBP) yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia,” tutup Razilu.
Selain layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek, MIC NTB juga menghadirkan layanan hak cipta, paten, dan desain industri. MIC adalah salah satu program unggulan DJKI pada tahun 2022. MIC akan dilaksanakan secara bertahap di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB menjadi provinsi ke-29 dalam penyelenggaraan MIC.
Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang datang di kegiatan ini adalah Rahma Wira Sari. Rahma yang memiliki usaha di bidang fashion datang untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli KI terkait perubahan nama mereknya.
“Saya sudah memiliki merek ‘Uniwis Lombok’ dan berencana mengubah nama merek tersebut menjadi Uniwis saja. Karena itulah saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana prosedurnya,” ujar Rahma.
Rahma mengaku bahwa melalui MIC, ia jadi lebih mengerti tentang jenis-jenis KI. “Selama ini saya cuma tahu tentang merek, ternyata produk fashion saya bisa dilindungi desain industri dan hak ciptanya juga,” tambahnya.
Sedangkan Wulan, pemilik usaha elektronik merasa termotivasi dan terbantu setelah mengikuti kegiatan diseminasi serta konsultasi MIC ini.
“Saya sudah mengikuti MIC NTB dari pembukaan hingga hari ini. Saya menjadi lebih memahami pentingnya pelindungan merek yang saya miliki. Jangan sampai merek yang sudah saya pakai selama ini diambil oleh pihak lain. Karena itu, saya hari ini datang untuk berkonsultasi dan mendaftarkan merek saya,” ujar Wulan.
MIC NTB yang diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 September 2022 ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Pemeriksa Merek Muda DJKI Dian Febrianti menyatakan bahwa MIC merupakan upaya mendekatkan pelayanan KI kepada masyarakat di daerah, salah satunya layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI.
“Merek merupakan identitas suatu produk barang/ jasa agar memiliki pembeda dengan produk sejenis lainnya. Merek perlu segera didaftarkan karena menganut sistem first to file, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut,” jelas Dian.
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu yang turut hadir di kegiatan ini menyatakan bahwa DJKI sudah memberlakukan tarif khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya.
“Jika pemohon umum dikenakan biaya pendaftaran merek sebesar Rp 1.800.000,- / kelas, pemilik usaha mikro dan usaha kecil hanya membayar Rp 500.000,- / kelas. Syaratnya hanya perlu surat rekomendasi dari instansi / dinas terkait saja. Ini sangat murah sekali, karena merek terdaftar akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Razilu.
“Bukan hanya merek, KI yang lain seperti hak cipta, paten, dan desain industri juga menerapkan tarif khusus yang lebih terjangkau bagi Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintahan. Ini merupakan upaya DJKI dalam menciptakan Penerimaan Negara BUkan Pajak (PNBP) yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia,” tutup Razilu.
Selain layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek, MIC NTB juga menghadirkan layanan hak cipta, paten, dan desain industri. MIC adalah salah satu program unggulan DJKI pada tahun 2022. MIC akan dilaksanakan secara bertahap di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi NTB menjadi provinsi ke-29 dalam penyelenggaraan MIC.
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
