Antusiasme Mahasiswa USU Konsultasikan Pendaftaran Paten di Kumham Goes to Campus

Medan – Ovar Leo Simatupang, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menilai pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat menjawab keingintahuannya tentang kekayaan intelektual (KI). Mahasiswa semester lima ini tak menyia-nyiakan kesempatan berkonsultasi mengenai dasar KI rezim paten guna keperluan penyusunan skripsinya.

“Saya sangat senang dapat bertemu langsung dengan para pakar KI, melalui konsultasi ini saya jadi paham untuk menyusun skripsi saya,” kata Ovar di acara Kumham Goes To Campus di Universitas Sumatera Utara, Medan pada 13 Oktober 2022.

Ovar juga sangat antusias menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada petugas layanan konsultasi KI.

"Saya sebelumnya ingin tahu paten itu apa dan perbedaan paten biasa dengan paten sederhana apa,” tanya Ovar dengan rasa antusias. 

Koordinator Permohonan dan Publikasi Paten Slamet Riyadi menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

"Pertama paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri," jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet juga menjelaskan paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Tak hanya Ovar, mahasiswa lain bernama Rama Pranata juga menanyakan perbedaan klaim dalam dua jenis paten tersebut. Kemudian, dia juga ingin mengetahui pembiayaan pelindungan paten.

"Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten biasa jumlah klaimnya tidak dibatasi," terang Slamet.

Selain itu, proses teknologi dalam paten sederhana lebih sederhana dari pada proses teknologi dalam paten. Biaya pendaftaran paten untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pendaftaran umum juga berbeda. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu untuk permohonan paten jenis pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah sebesar Rp 350.000. Sedangkan, jenis pemohon umum Rp. 1.250.000, untuk permohonan paten sederhana jenis pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Rp 200.000 dan  jenis pemohon umum Rp 800.000.

Sementara itu, konsultasi ini dilaksanakan di tengah sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat Medan. Ditunjuknya USU sebagai tempat sosialisasi bertujuan untuk menjaring aspirasi mahasiswa akan RUU KUHP.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, dipilihnya mahasiswa sebagai target audience bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan elemen bangsa yang kritis dan idealis yang perlu diserap aspirasinya. 

“Mahasiswa merupakan agent of change (agen perubahan) yang dapat menggerakkan perubahan untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih baik,” ujar pria yang karib disapa Eddy Hiariej saat memberikan sambutan di Auditorium USU.

Sebagai Informasi setelah menyelenggarakan di USU Medan, Kumham Goes to Campus rencananya juga akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Bali. (dss/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya