PENEGAKAN HUKUM
DJKI dan DKPTO Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Batam
Batam - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Roving Seminar On IP Enforcement di Batam yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di Bali, Surabaya, dan Batam dalam kerangka Strategic Sector Cooperation antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Denmark. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di bidang KI, termasuk pegawai DJKI, pemeriksa paten, pemeriksa desain, pemeriksa merek, dan aparat penegak hukum.
Kamis, 15 Oktober 2026
Dari Surabaya, DJKI dan DKPTO Perkuat Upaya Penegakan Hukum KI
Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI bersama Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) memperkuat kerja sama bilateral dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) melalui penyelenggaraan DGIP-DKPTO Roving Seminar on IP Enforcement di JW Marriott Surabaya, Jawa Timur.
Senin, 12 Oktober 2026
Berita Acara Mediasi ASICS Ditandatangani, Para Pihak Sepakat Damai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Rabu, 7 Oktober 2026
DJKI Rekomendasikan Normalisasi IP Rajabiller.com
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan normalisasi terhadap tiga alamat IP publik yang digunakan domain rajabiller.com milik PT Bimasakti Multi Sinergi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat verifikasi yang melibatkan DJKI, PT Bimasakti Multi Sinergi, Motion Picture Association (MPA), ahli hak cipta, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), di Kantor DJKI Senin 5 Oktober 2026.
Selasa, 6 Oktober 2026
Royalti Bukan Pajak, DJKI Edukasi Pelaku Udaha tentang Kewajiban Penggunaan Lagu dan Musik
Bandung - Memutar lagu di kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, maupun ruang usaha lainnya bukan sekadar menghadirkan hiburan bagi pelanggan. Ketika lagu dan musik digunakan untuk kepentingan komersial, terdapat hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait yang perlu dihormati. Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sosialisasi Kepatuhan Hukum Hak Cipta berupa Lagu dan Musik bagi Pelaku Usaha di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10).
Kamis, 1 Oktober 2026
DJKI Ajak Pelaku Usaha Hargai Karya Musik: Lagu yang Diputar di Ruang Komersial Ada Hak Penciptanya
Bandung - Musik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman pelanggan di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan hingga berbagai ruang usaha lainnya. Namun, di balik lagu yang terdengar dan dinikmati publik, terdapat hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait yang perlu dihormati. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Hukum Hak Cipta berupa Lagu dan Musik bagi Pelaku Usaha yang diselenggarakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Kamis (1/10).
Kamis, 1 Oktober 2026
DJKI Perkuat Mediasi untuk Percepat Penyelesaian Sengketa KI
Depok – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Revisi Pedoman Direktur Jenderal tentang Pelaksanaan Mediasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi di Ruang 102 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Kamis, 20 Agustus 2026
40 Peserta Diklat PPNS KI Dinyatakan Lulus, Perkuat Penegakan Hukum
Bogor - Sebanyak 40 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kekayaan Intelektual (KI) dinyatakan lulus dengan predikat Baik. Pembentukan PPNS ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas penegakan hukum KI di tengah tantangan pelanggaran yang semakin kompleks.
Kamis, 6 Agustus 2026
Hadapi Modus Pemalsuan Digital, Indonesia Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum KI
Perkembangan modus pemalsuan yang memanfaatkan platform digital, perdagangan elektronik, dan jaringan lintas negara mendorong perlunya penguatan kerja sama penegakan hukum kekayaan intelektual (KI). Upaya tersebut menjadi perhatian bersama Indonesia dan Amerika Serikat melalui Workshop on Legal and Regulatory Frameworks for Combatting Counterfeiting Mission yang digelar oleh Commercial Law Development Program (CLDP) di Jakarta pada 13–14 Juli 2026.
Senin, 13 Juli 2026
DJKI Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian untuk Respons Status Priority Watch List
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Intellectual Property (IP) Task Force bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyusun langkah bersama dalam merespons Special 301 Report 2026 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai isu pelindungan dan penegakan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 Juli 2026
