#KI Komunal
Kekayaan Intelektual adalah Penopang Kemandirian Ekonomi
Kekayaan intelektual (KI) adalah penopang kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu saat menghadiri kegiatan pendampingan pendaftaran bagi produk indikasi geografis (IG) di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, 19 November 2024.
Selasa, 19 November 2024
Kekayaan Intelektual adalah Penopang Kemandirian Ekonomi
Kekayaan intelektual (KI) adalah penopang kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu saat menghadiri kegiatan pendampingan pendaftaran bagi produk indikasi geografis (IG) di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, 19 November 2024.
Selasa, 19 November 2024
Kekayaan Intelektual adalah Penopang Kemandirian Ekonomi
Kekayaan intelektual (KI) adalah penopang kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu saat menghadiri kegiatan pendampingan pendaftaran bagi produk indikasi geografis (IG) di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, 19 November 2024.
Selasa, 19 November 2024
DJKI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur Bahas Rancangan Perda KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur terkait Kekayaan Intelektual Komunal pada Senin, 18 November 2024, di Kantor DJKI.
Senin, 18 November 2024
DJKI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur Bahas Rancangan Perda KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur terkait Kekayaan Intelektual Komunal pada Senin, 18 November 2024, di Kantor DJKI.
Senin, 18 November 2024
DJKI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur Bahas Rancangan Perda KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur terkait Kekayaan Intelektual Komunal pada Senin, 18 November 2024, di Kantor DJKI.
Senin, 18 November 2024
DJKI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur Bahas Rancangan Perda KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur terkait Kekayaan Intelektual Komunal pada Senin, 18 November 2024, di Kantor DJKI.
Senin, 18 November 2024
DJKI Terima Audiensi MyIPO Bahas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. Deputy Director General (Strategic and Technical) MyIPO Yusnieza Syarmila menyampaikan keinginannya, agar kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara DJKI dengan MyIPO.
Kamis, 7 November 2024
DJKI Terima Audiensi MyIPO Bahas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. Deputy Director General (Strategic and Technical) MyIPO Yusnieza Syarmila menyampaikan keinginannya, agar kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara DJKI dengan MyIPO.
Kamis, 7 November 2024
DJKI Terima Audiensi MyIPO Bahas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. Deputy Director General (Strategic and Technical) MyIPO Yusnieza Syarmila menyampaikan keinginannya, agar kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara DJKI dengan MyIPO.
Kamis, 7 November 2024
DJKI Terima Audiensi MyIPO Bahas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. Deputy Director General (Strategic and Technical) MyIPO Yusnieza Syarmila menyampaikan keinginannya, agar kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara DJKI dengan MyIPO.
Kamis, 7 November 2024
DJKI Terima Audiensi MyIPO Bahas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. Deputy Director General (Strategic and Technical) MyIPO Yusnieza Syarmila menyampaikan keinginannya, agar kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara DJKI dengan MyIPO.
Kamis, 7 November 2024
Pemerintah Perkuat Aturan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal untuk Komersialisasi
Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Pengetahuan Tradisional (PT). Salah satu langkah terbarunya adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur mekanisme akses dan pembagian manfaat untuk kepentingan komersial.
Rabu, 23 Oktober 2024
Pemerintah Perkuat Aturan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal untuk Komersialisasi
Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Pengetahuan Tradisional (PT). Salah satu langkah terbarunya adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur mekanisme akses dan pembagian manfaat untuk kepentingan komersial.
Rabu, 23 Oktober 2024
Pemerintah Perkuat Aturan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal untuk Komersialisasi
Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Pengetahuan Tradisional (PT). Salah satu langkah terbarunya adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur mekanisme akses dan pembagian manfaat untuk kepentingan komersial.
Rabu, 23 Oktober 2024
