Yasonna Minta Pejabat Tinggi Baru Kemenkumham Tanggap COVID-19


Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly baru saja melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis, 28 Mei 2020 di Graha Pengayoman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Yasonna berpesan agar pejabat baru yang dilantik sanggup memberikan terobosan baru terutama di era kenormalan baru (new normal). “Saudara harus mampu mengambil dan melaksanakan kebijakan secara tepat dan cepat serta efektif, khususnya dalam merespon tantangan yang sangat luar biasa ini,” ujar Yasonna.

“Kondisi pandemi COVID-19 ini akan membawa suatu perubahan paradigma birokrasi yang cukup signifikan. Dari pola kerja Work From Office (WFO) menjadi Work From Home (WFH). Saudara harus segera menciptakan budaya kerja dan pola kerja birokrasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga meminimalisir adanya kontak langsung antar manusia untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19,” imbuhnya.

Dia juga meminta para pejabat di seluruh Kemenkumham untuk melakukan upaya sesuai kewenangan masing-masing untuk mitigasi atau mengurangi risiko dampak COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing. Yasonna juga berpesan agar para pejabat dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari sisi aturan, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana kerja, dan membangun mental disiplin untuk menjalankan kehidupan New Normal. Sementara itu, berikut daftar nama Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik:
  • Lucky Agung Binarto, S.H, CN., M.H. sebagai Kepala Biro Umum Kemenkumham
  • Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP., S.H., M.Si sebagai Kepala Kantor Wilayah Riau
  • Sudjonggo, Bc.I.P., S.H. sebagai Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan
  • Danan Purnomo, S.H., M.Si. Kepala Kantor Wilayah Lampung
  • Mohammad Aliamsyah, S.Sos., S.H., M.H. sebagai Sekretaris Ditjen AHU
  • Nofli, S.Sos., S.H., M.Si sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Pelantikan ini digelar secara virtual bagi pejabat yang tidak bisa mengikuti pelantikan di Graha Pengayoman dikarenakan penyebaran wabah Covid-19.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya