Wamenkumham Eddy: Pemenuhan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah HAM

Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan dirinya menyadari bahwa pemenuhan dan pelindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam acara Arahan Wamenkumham di Aula Seno Adji, Kuningan, pada Kamis, 14 Januari 2021.

Mengawali acara tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris memberikan pemaparan terkait transformasi DJKI sejak tahun 2017-2020. Freddy mengatakan bahwa DJKI menggunakan tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya yakni dengan menggencarkan pendaftaran dan pencatatan KI, komersialisasi dan penegakan hukum.

“Ketika kita bicara tentang KI, saya tadi menggarisbawahi perkataan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual). KI itu inline dengan hak ekonomi yang mendasar pada HAM sehingga tugas kita adalah melakukan pemenuhan dan pelindungan,” ujar pria yang disapa Eddy itu menanggapi Freddy Harris. 

Selanjutnya, Eddy juga mengapresiasi langkah-langkah DJKI dalam melakukan tugasnya memenuhi hak KI dan melindunginya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dia tidak heran apabila DJKI dapat menemukan kemudahan dalam kesulitan di masa pandemi.

“Ini adalah berkah barokah bahwa dalam kondisi kita pandemi di mana semua mati, tetapi pada kenyataannya DJKI tetap berjaya dengan membuat pendaftaran KI online,” lanjutnya.

Seperti diketahui, DJKI telah berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 789,8 miliar. DJKI juga telah menyelesaikan 252 ribu permohonan kekayaan intelektual. 

Eddy juga mendukung pencanangan tahun paten pada 2021 dan hak cipta pada 2022. Hal ini membuktikan bahwa DJKI memiliki target kerja yang jelas dan perencanaan yang baik sehingga keberhasilan organisasi lebih bisa diukur. 

Sebagai informasi, DJKI memang telah mencanangkan tahun KI yang berbeda di setiap tahunnya. Pada 2018, DJKI mencanangkan Indikasi Geografis. Selanjutnya, DJKI mengkampanyekan 2019 sebagai tahun Desain Industri dan tahun 2020 sebagai tahun Kekayaan Intelektual Komunal. 


TAGS

#Dirjen KI

LIPUTAN TERKAIT

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Jumat, 22 November 2024

Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia. 

Rabu, 20 November 2024

Selengkapnya