Tips Permohonan Merek Diterima

Jakarta -   Direktur  Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nofli memberikan sambutan dalam Webinar “Penggunaan Kata Umum (Deskriptif) Sebagai Merek, Bisakah? dan Bagaimana Membuat Pembeda Bagi Merek Kita” melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Institut Pandya Astagina, Senin (22/2/21).

Pada kesempatan kali ini dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dikenakan oleh produk barang ataupun jasa yang digunakan sebagai tanda pengenal memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas suatu produk tertentu dengan produk sejenis lainnya.

“Ketika suatu tanda sering digunakan untuk menunjukkan barang atau jasa tertentu, maka konsumen akan menganggapnya sebagai tanda umum yang hanya mengindikasikan produk itu sendiri,” ujar Nofli. 

Menurut Nofli, tanda yang bersifat deskriptif adalah tanda yang tidak memiliki daya pembeda yang melekat sehingga tidak dapat memperoleh pelindungan. Namun demikian, tanda deskriptif dapat memperoleh pelindungan apabila memperoleh makna lain atau daya pembeda karena penggunaan.

“Daya pembeda tersebut diperoleh karena adanya makna sekunder atau secondary meaning dari tanda yang bersifat deskriptif, selanjutnya dapat didaftarkan sebagai merek,” Kata Nofli. 

Nofli juga menjelaskan bahwa di dalam teori hukum merek, suatu tanda pada merek dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu tanda yang bersifat ciptaan, tanda yang bersifat acak, tanda yang bersifat sugestif, tanda yang bersifat deskriptif dan tanda yang bersifat generik.

“Tanda bersifat ciptaan, acak (arbitrary), dan sugestif dikelompokkan dalam kategori tanda yang memiliki daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh pelindungan pada saat digunakan.” ungkap Nofli.

Ia berharap bahwa webinar ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan dapat memberikan saran serta masukan sebagai bahan pengembangan hukum merek di Indonesia di masa yang akan datang. 

Sebagai informasi, webinar ini juga dihadiri oleh Kasubdit Pemeriksaan Merek DJKI T. Didik Taryadi, Praktisi HKI Suyud Margono dan Ibrahim selaku Hakim Agung RI serta Tasya Safiranita Ramli sebagai moderator.


TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Jumat, 22 November 2024

Rapat Koordinasi Keuangan Program KI 2024: Menuju Peningkatan Pelayanan dan Potensi PNBP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) optimis dapat mencapai target besar dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Program KI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Tingkatkan Pemahaman KI, DJKI Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Media

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan media untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual pada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang memberikan pandangan strategis mengenai arah sosialisasi pelindungan KI di Indonesia. 

Rabu, 20 November 2024

Selengkapnya