Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual, DJKI Berkoordinasi Dengan Bea Cukai
Semarang - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Emas terkait penanganan dugaan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual (KI), Jum’at (06/11/2020).
Koordinasi ini dilakukan terkait penanganan barang hasil penindakan upaya pemasukan barang impor dari China oleh PT. LBA yang diduga melanggar KI berupa 185 karton berisi razor atau pisau cukur merek Gillette yang ditemukan petugas Bea Cukai pada Rabu (07/10) lalu.
Seperti diketahui sebelumnya, pada tanggal 26 Oktober 2020, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama DJKI Kemenkumham dan instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar.
Penindakan barang yang diduga melanggar KI ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli terhadap pelindungan KI, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi United States Trade Representative (USTR) untuk menghapus Indonesia dari priority watch list yang dirilis setiap tahunnya.
Mewakili DJKI, Kedatangan Kasubdit Penindakan dan Pemantauan, Christ Andrey Imanuel Napitupulu bersama Kepala Seksi Penindakan, Musa Nababan disambut baik oleh Kepala KPP Bea Cukai TMP Tanjung Emas, Anton Martin yang didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Adi Cahyanto.
Selain itu, jajaran Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan DJKI juga turut berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang diterima secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Koordinasi ini dilakukan terkait penanganan barang hasil penindakan upaya pemasukan barang impor dari China oleh PT. LBA yang diduga melanggar KI berupa 185 karton berisi razor atau pisau cukur merek Gillette yang ditemukan petugas Bea Cukai pada Rabu (07/10) lalu.
Seperti diketahui sebelumnya, pada tanggal 26 Oktober 2020, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama DJKI Kemenkumham dan instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar.
Penindakan barang yang diduga melanggar KI ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli terhadap pelindungan KI, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi United States Trade Representative (USTR) untuk menghapus Indonesia dari priority watch list yang dirilis setiap tahunnya.
Mewakili DJKI, Kedatangan Kasubdit Penindakan dan Pemantauan, Christ Andrey Imanuel Napitupulu bersama Kepala Seksi Penindakan, Musa Nababan disambut baik oleh Kepala KPP Bea Cukai TMP Tanjung Emas, Anton Martin yang didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Adi Cahyanto.
Selain itu, jajaran Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan DJKI juga turut berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang diterima secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Priority Watch ListLIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
