Tingkatkan Paten Dalam Negeri, DJKI Gelar Lokakarya Asistensi Penyelesaian Paten

Jakarta - Dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Lokakarya Asistensi Penyelesaian Paten di Aula Gedung DJKI pada Kamis (27/05/2021) hingga Jumat (28/05/2021).

"Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah bahwa ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual merupakan poros baru ekonomi nasional di era digital. Untuk itu, peran aktif kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi di daerah untuk melindungi kekayaan intelektualnya sangat diperlukan," ujar Dian Nurfitri, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Paten, Direktorat Paten, Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, DJKI.

Dian menambahkan, untuk mampu bersaing di pasar internasional, Indonesia harus terus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif. Paten sebagai aset nonfisik menyimpan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan fisik (sumber daya alam).

Namun berdasarkan data statistik, jumlah permohonan paten yang diajukan oleh pemohon nasional tidak melebihi 10% dari total permohonan paten. Jumlah rata-rata permohonan yang masuk sebanyak 1300—1800 permohonan setiap tahunnya, di mana sisanya diajukan oleh pemohon dari luar negeri.

"Pelindungan KI diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi untuk berkembang. Penyelenggaraan lokakarya ini merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan paten dalam negeri”, tambah Dian.

Kegiatan ini mempertemukan para inventor dalam negeri dengan para pemeriksa paten agar bisa melakukan mediasi dan konsultasi paten, sehingga proses pendaftaran patennya selesai tepat pada waktunya. Sebagai penggagas kebijakan, DJKI terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya paten, agar seluruh masyarakat Indonesia melindungi invensinya. (SYL/KAD)


LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya