Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Jakarta -  Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk meningkatkan pemahaman terkait penghargaan dan disiplin dalam bekerja bagi PNS, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi pada 06 - 09 Mei 2024 di Hotel Grand Mulia, Jakarta.

Dalam sambutannya mewakili Sekretaris DJKI, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Cumarya menjelaskan bahwa penghargaan bagi PNS diberikan bagi mereka yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

“Sedangkan Disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan. Hal tersebut apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Cumarya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral, sebagai penyelenggara pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 

Menurut Cumarya, PNS sebagai unsur Aparatur Negara dituntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

“Dengan adanya pemberian penghargaan dan hukuman disiplin ini bertujuan untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS, mendorong peningkatan kinerja, meningkatkan kedisiplinan PNS, meningkatkan tanggung jawab PNS, mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja,” terang Cumarya. 

Menutup sambutannya, Cumarya berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan terhadap penerapan reward and punishment bagi PNS khususnya di Lingkungan DJKI sehingga penerapan core values PNS BerAKHLAK dapat diterapkan dengan maksimal serta dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk mendukung tujuan DJKI menjadi World Class IP Office.

Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber dari  perwakilan Badan Kepegawaian Negara, perwakilan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM RI. Para narasumber tersebut akan menyampaikan pemaparan materi mengenai pemberian penghargaan dan hukuman disiplin serta sanksi administrasi. (Arm/Daw)



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)

Kamis, 27 Maret 2025

DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.

Kamis, 20 Maret 2025

DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta

Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.

Kamis, 20 Maret 2025

Selengkapnya