Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Subdit Indikasi Geografis menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur pada tanggal 22 - 26 April 2024.
Kegiatan pemeriksaan substantif Tenun Ikat Flores Timur dilaksanakan setelah tahap publikasi selesai untuk memastikan kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan berlangsung lancar dengan mengunjungi enam kelompok penenun. Tim Ahli Indikasi Geografis sudah memverifikasi kesesuaian Dokumen Deskripsi selama tiga hari dan diakhiri dengan evaluasi hasil pemeriksaan substantif.
Pemeriksaan Substantif dilakukan di beberapa titik Sentra Tenun yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kendala yang dialami tim pemeriksaan substantif pada saat di lapangan yaitu lokasi dari masing-masing sentra tenun yang berjauhan.
“Penggunaan logo produk dan logo Indikasi Geografis Nasional yang baru harus digunakan dalam kemasan produk dan label produk,” terang Tim Ahli Indikasi Geografis, Mariana Molnar Gabor pada 22 April 2024 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lebih lanjut, Tim Ahli Indikasi Geografis Gunawan juga mengatakan bahwa dinas dan kantor wilayah terkait berperan penting dalam memfasilitasi apabila ditemukan pelanggaran penggunaan logo Indikasi Geografis jika sudah terdaftar yang kemudian bisa dilaporkan ke DJKI.
Tim juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Petrus Pedo Maran. Petrus mengatakan saat ini sudah ada “kelompok penenun milenial” yang berusia SMP/SMA sehingga sudah ada generasi penerus untuk Tenun Ikat Flores Timur.
“Saya sangat berharap proses Pemeriksaan Substantif ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Flores Timur ketika sudah terdaftar nanti,” ujar Petrus.
Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan bersama Zenni Mardhatillah selaku staff Indikasi Geografis didampingi oleh Yudhi Prasetyo dan Leonardo selaku perwakilan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur serta Siprianus Sina Ritan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Flores Timur, Yosef Arnoldus Pati, selaku Kabid Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur, Maria.
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.
Jumat, 14 Maret 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
Jumat, 14 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025
Kamis, 13 Maret 2025