Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk Di Kepengurusan WIPO

Mewakili Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) dari berbagai negara pada gelaran Sidang Umum Organanisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss.

Dan puncaknya, Dirjen KI Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry.

Pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Diantaranya dengan menyetujui setiap traktak yang dapat meningkatkan pelindungan hak kekayaan intelektual.

“Seperti meratifikasi Traktat Marrakesh dan Beijing yang saat ini naskahnya sudah ada di meja Presiden, dan tinggal menunggu persetuan beliau,” ujar Freddy Harris saat berlangsungnya acara di Kantor Pusat WIPO, Jumat (4/10/2019).

Selain itu, Freddy berharap adanya perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya bagi Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik mengenai Perjanjian Hukum Desain atau Design Law Treaty (DLT) yang saat ini menunggu kesepakatan dari negara anggota WIPO. DLT nantinya akan mengatur tentang pelindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual desain industri.

“Jika negara anggota WIPO mencapai kesepakatan dalam Design Law Treaty, Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Diplomatic Conference DLT tersebut,” ucap Freddy Harris.

Dihadapan Dirjen WIPO, Indonesia mengusulkan adanya penambahan program fellowship untuk personil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di WIPO.

“Kami menyetujui usulan tersebut, dari DJKI akan ada penambahan 2 personil untuk mengikuti program fellowship di WIPO,” tutur Dirjen WIPO, Francis Gurry.

Diakhir pertemuan, Freddy Harris menyampaikan keinginannya untuk mengundang Francis Gury sebagai Keynote Speaker pada perhelatan forum diskusi nasional yang rencananya akan di selenggarakan pada tahun 2020 mendatang.

“Pertemuan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem KI nasional dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional KI di WIPO,” demikian Freddy menambahkan.

Penulis: DAW
Editor: KAD


LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya