Targetkan Peningkatan Pengelolaan KI di Daerah, DJKI Terima Audiensi dari BRIN

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima audiensi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di daerah pada Rabu, 3 April 2024, di Kantor DJKI, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Yopi menjelaskan mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang merupakan entitas baru unit di bawah Pemerintah Daerah (Pemda) yang pembentukan dan programnya dikoordinasikan dengan BRIN. 

Selanjutnya, dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Daerah juga menjelaskan bahwa peningkatan pelindungan dan pemanfaatan KI merupakan salah satu fungsi BRIDA untuk menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah, khususnya pada elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah. 

“Sejak tahun 2022, DJKI sudah melibatkan BRIDA dalam kegiatan-kegiatan DJKI di daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah, salah satunya kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI Bergerak,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen. 

“Selain itu, kami juga sudah membuat edaran agar dalam melaksanakan pelayanan KI dapat melibatkan BRIDA. Tetapi, pastinya dengan adanya kegiatan ini ada banyak hal lainnya yang dapat dibicarakan dan dapat disinergikan,” lanjutnya

Pada kesempatan yang sama, Yudi juga menyampaikan bahwa pada tahun ini fokus kepada transformasi perubahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) menjadi BRIDA/BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).

”Saat ini sudah ada 16 BRIDA/BAPPERIDA provinsi dan 91 BRIDA/BAPPERIDA kabupaten/kota terbentuk, serta 320 BRIDA/BAPPERIDA provinsi/kabupaten/kota dalam proses. Apabila seluruh BRIDA dapat menjalankan fungsi pengelolaan KI, maka akan berdampak signifikan pada perolehan KI Nasional,” jelas Yudi.

Dia juga menyampaikan hasil pemetaan Indikasi Geografis (IG) yang ada di Indonesia. Dari peta potensi tersebut dapat terlihat berbagai macam IG yang tersebar di berbagai daerah, baik dari pertanian sampai dengan seni budaya. Harapannya, sebagai Pemerintah Pusat, DJKI bersama dengan BRIN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memfasilitasi stakeholder terkait melalui pendampingan.

“Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi. Seperti yang diketahui, pada akhir tahun lalu, sudah dilakukan pencanangan tahun tematik Indikasi Geografis di tahun 2024 oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut bisa menjadi referensi dan masukan bagi kami. Mudah-mudahan pertemuan awal ini dapat berlanjut ke arah yang lebih teknis lagi ke depannya,” pungkas Min.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut juga diikuti secara langsung oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto.