Target Realisasi PNBP 2021 Tercapai, DJKI Akan Terus Berikan Layanan Terbaik
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Pada pertemuan tersebut, Menkumham menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian target kinerja tahun 2021, serta postur anggaran dan rencana kerja tahun 2022.
"Per 26 Januari 2022, keseluruhan realisasi PNBP Kemenkumham tercapai sebesar 71,04 persen. Terdapat beberapa target yang belum dapat tercapai dikarenakan situasi pandemi yang terjadi. Namun, untuk DJKI justru melebihi target sebanyak 4 persen. Target PNBP DJKI sebesar Rp800 miliar dan realisasinya Rp835,4 miliar," jelas Yasonna.
Lebih lanjut Yasonna menjelaskan, pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan 3 (tiga) prioritas nasional dari 7 (tujuh) prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pelaksanaan prioritas nasional "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" yang diimplementasikan dengan terverifikasinya 595 data kekayaan intelektual komunal (KIK) pada Pusat Data Nasional.
Selain itu, Kemenkumham telah melakukan penegakan dan pemberian pelayanan hukum layanan kekayaan intelektual (KI) sebanyak 258.400 layanan dengan rincian yaitu, hak cipta sebanyak 83.810; desain industri sebanyak 4.127; merek sebanyak 155.845; paten sebanyak 14.610; dan indikasi geografis sebanyak 8 permohonan.
"Terkait upaya penegakan hukum, pada tahun 2022 akan terus ditingkatkan, terutama sebagai upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL). Oleh karena itu, kami akan mengadakan rapat lebih lanjut dengan Duta Besar Amerika terkait isu PWL ini," ujarnya.
PWL merupakan status yang disematkan oleh United States Trade Representative (USTR) untuk negara dengan nilai pelanggaran KI cukup berat. Saat ini, pemerintah Indonesia telah membentuk tim nasional yang terdiri dari 9 (sembilan) kementerian dan lembaga (K/L) untuk memberantas pelanggaran KI di Indonesia.
Adapun K/L yang tergabung antara lain DJKI, POLRI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Di tahun 2022 ini, DJKI terus melakukan upaya menyebarluaskan informasi mengenai pelindungan KI, agar semakin banyak masyarakat yang paham tentang KI. Diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi KI. Beberapa program unggulan DJKI dalam menunjang hal tersebut, antara lain dengan mengadakan Roving Seminar Menkumham, Mobile IP Clinic serta program DJKI Mengajar yang dilakukan secara luring dan daring.
Pada program Roving Seminar Menkumham, Menkumham sebagai sosok influencer akan bertemu langsung dengan para pimpinan daerah dan perguruan tinggi untuk membangun komitmen bersama dalam menggali potensi ekonomi daerah berbasis KI.
Melalui program lainnya, yaitu Mobile IP Clinic, Kemenkumham akan menjalankan sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat terutama untuk para pelaku UMKM di 33 provinsi. Dalam implementasinya, Mobile IP Clinic dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham bekerja sama dengan dinas kota atau kabupaten di setiap daerah.
"Per 26 Januari 2022, keseluruhan realisasi PNBP Kemenkumham tercapai sebesar 71,04 persen. Terdapat beberapa target yang belum dapat tercapai dikarenakan situasi pandemi yang terjadi. Namun, untuk DJKI justru melebihi target sebanyak 4 persen. Target PNBP DJKI sebesar Rp800 miliar dan realisasinya Rp835,4 miliar," jelas Yasonna.
Lebih lanjut Yasonna menjelaskan, pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan 3 (tiga) prioritas nasional dari 7 (tujuh) prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pelaksanaan prioritas nasional "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" yang diimplementasikan dengan terverifikasinya 595 data kekayaan intelektual komunal (KIK) pada Pusat Data Nasional.
Selain itu, Kemenkumham telah melakukan penegakan dan pemberian pelayanan hukum layanan kekayaan intelektual (KI) sebanyak 258.400 layanan dengan rincian yaitu, hak cipta sebanyak 83.810; desain industri sebanyak 4.127; merek sebanyak 155.845; paten sebanyak 14.610; dan indikasi geografis sebanyak 8 permohonan.
"Terkait upaya penegakan hukum, pada tahun 2022 akan terus ditingkatkan, terutama sebagai upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL). Oleh karena itu, kami akan mengadakan rapat lebih lanjut dengan Duta Besar Amerika terkait isu PWL ini," ujarnya.
PWL merupakan status yang disematkan oleh United States Trade Representative (USTR) untuk negara dengan nilai pelanggaran KI cukup berat. Saat ini, pemerintah Indonesia telah membentuk tim nasional yang terdiri dari 9 (sembilan) kementerian dan lembaga (K/L) untuk memberantas pelanggaran KI di Indonesia.
Adapun K/L yang tergabung antara lain DJKI, POLRI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Di tahun 2022 ini, DJKI terus melakukan upaya menyebarluaskan informasi mengenai pelindungan KI, agar semakin banyak masyarakat yang paham tentang KI. Diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi KI. Beberapa program unggulan DJKI dalam menunjang hal tersebut, antara lain dengan mengadakan Roving Seminar Menkumham, Mobile IP Clinic serta program DJKI Mengajar yang dilakukan secara luring dan daring.
Pada program Roving Seminar Menkumham, Menkumham sebagai sosok influencer akan bertemu langsung dengan para pimpinan daerah dan perguruan tinggi untuk membangun komitmen bersama dalam menggali potensi ekonomi daerah berbasis KI.
Melalui program lainnya, yaitu Mobile IP Clinic, Kemenkumham akan menjalankan sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat terutama untuk para pelaku UMKM di 33 provinsi. Dalam implementasinya, Mobile IP Clinic dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham bekerja sama dengan dinas kota atau kabupaten di setiap daerah.
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.
Kamis, 13 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
