Tahun Tematik Merek 2023, Program DJKI, Bangun Kesadaran Cinta dan Bangga Buatan Indonesia

Jakarta - Menutup tahun 2022 yang ditetapkan sebagai Tahun Tematik Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatatkan capaian sebanyak 190.861 pencatatan ciptaan. Angka ini meningkat sebesar 25 ribu dari tahun sebelumnya berkat sistem POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta), di mana sistem ini memangkas waktu permohonan menjadi kurang dari 10 menit.

"Tahun ini DJKI meluncurkan inovasi POP HC yang berhasil berkontribusi bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI sebesar Rp 33,4 miliar," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Desember 2022 di Jakarta Selatan. 

Selain Hak Cipta, Razilu juga menyampaikan per 13 Desember 2022, jumlah permohonan kekayaan intelektual (KI) lainnya juga meningkat seperti, Merek sebanyak 101.918; Paten 12.566; Desain Industri 4.324. Dibandingkan tahun sebelumnya, Merek sebanyak 96.354 permohonan; paten berjumlah 12.467 permohonan; Desain Industri, 4.364.

“Kami berupaya untuk menghadirkan berbagai layanan digital yang sifatnya solutif, inovatif, dan revolusioner. Ada banyak yang telah dihasilkan di tahun 2022, yaitu ada POP HC serta Permohonan Perpanjangan Merek, Petikan Resmi, dan Pencatatan Lisensi Merek secara otomatis,” ungkapnya. 

“Keempat inovasi tersebut sangat revolusioner, karena yang sebelumnya permohonan tersebut diproses berhari-hari bahkan berbulan-bulan, kini proses serta persetujuannya dapat dilakukan kurang dari 10 menit,” tambahnya. 

Selain itu, DJKI juga berhasil menjalankan program unggulan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan yaitu, mensertifikasi 77 pusat perbelanjaan di 25 Provinsi. DJKI juga telah me-launching pusat data lagu dan musik dalam rangka pengelolaan royalti musik bagi para pemusik dan penghasil lagu. 

“Selain pusat data dan lagu, DJKI juga berhasil meluncurkan aplikasi pusat data kekayaan intelektual komunal (KIK) yang terintegrasi dengan berbagai kementerian maupun lembaga. Inovasi lainnya yang telah diluncurkan DJKI juga ada full text publikasi A dan B untuk paten,” terang Razilu.

Sepanjang tahun 2022, DJKI juga telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk mendorong pemahaman dan pelindungan KI di tengah masyarakat, antara lain kegiatan Roving Seminar KI, Yasonna Mendengar, Mobile Intellectual Property Clinic, DJKI Mengajar, dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan.

“Sejauh ini, kontribusi DJKI terhadap PNBP di Tahun 2022 yang telah disampaikan kepada negara mendekati angka Rp 770 miliar dari target Rp 850 miliar. Jadi kami sudah mendekati capaian 90% lebih. Insya Allah di akhir Desember ini akan sesuai target,” tutur Razilu. 

Selanjutnya, Razilu mengungkapkan bahwa DJKI telah berhasil meraih Top Digital Implementation 2022 Level Star 5 pada ajang Top Digital Awards 2022. Selain itu, penghargaan juga diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dan Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu sebagai Top Leader on Digital Implementation 2022.

Program Unggulan DJKI di Tahun 2023

Menyambut tahun 2023 yang ditetapkan sebagai Tahun Merek, Razilu juga menyampaikan program unggulan utama DJKI. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, melalui program:

  1. Safari Menteri Hukum dan HAM RI, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam pembenahan layanan KI.
  2. DJKI Aktif Belajar dan Mengajar, untuk meningkatkan edukasi KI kepada stakeholder di seluruh lapisan. 
  3. Indonesia IP Academy, yang merupakan struktur untuk meningkatkan potensi KI di Indonesia.

Selanjutnya, program unggulan utama DJKI yang kedua adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Di antaranya terdapat program:

  1. One Village One Brand (Merek Kolektif), untuk mendorong ekonomi daerah berbasis KI di setiap desa atau pun kabupaten dengan memiliki satu brand secara kolektif yang dimiliki oleh komunitas yang bergerak di satu bidang tertentu pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif (Ekraf). 
  2. Mobile IP Clinic 2023, yang merupakan layanan kolaborasi Kemenkumham dengan stakeholder pemerintah di daerah.
  3. Patent Examiner Goes To Campus, layanan konsultasi dan pendampingan pemeriksa paten secara intensif kepada pemohon paten yang mendukung pertumbuhan paten nasional.  
  4. Prioritas Nasional KIK, sebagai upaya pemberdayaan KIK untuk dimanfaatkan secara luas melalui promosi dalam database KIK Indonesia.
  5. GI Drafting Camp, merupakan pemberdayaaan atas 100 IG dalam negeri yang telah terdaftar sehingga menumbuhkan kebermanfaatan ekonomi untuk masyarakat.
  6. Persiapan Perancangan Kawasan Karya Cipta 2024, di mana akan ada satu wilayah untuk satu kawasan karya cipta. 

“Di tahun depan, kami telah menetapkan Tahun 2023 sebagai Tahun Tematik Merek dengan tema membangun kesadaran cinta dan bangga merek indonesia, sekaligus untuk merespon bangga buatan indonesia,” pungkas Razilu. (ver/amh)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Melalui Direktorat Penindakan Hukum, telah dilaksanakan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan pelanggaran merek di Jakarta Barat pada Selasa, 26 November 2024.

Selasa, 26 November 2024

DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam menjamin pelayanan publik prima bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI), Razilu dalam rapat persiapan evaluasi kinerja dan penutupan tahun indikasi geografis pada Senin, 25 November 2024.

Senin, 25 November 2024

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hadiri Pisah Sambut Kepala BPSDM Hukum

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum pada Jumat, 22 November 2024, bertempat di Auditorium BPSDM Hukum.

Jumat, 22 November 2024

Selengkapnya